Bale Bandung

HUT ke-1 RS Unpad, Doksis: Program KB Bukan Soal Pengendalian Penduduk Melulu

×

HUT ke-1 RS Unpad, Doksis: Program KB Bukan Soal Pengendalian Penduduk Melulu

Sebarkan artikel ini
Kepala DP3AKB Jabar Siska Gerfianti saat menghadiri HUT ke-1 RS Unpad, Kec Jatinangor Kab Sumedang.

JATINANGOR, Balebandung.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat Siska Gerfianti punya harapan besar untuk Rumah Sakit Universitas Padjadjaran (RS Unpad).

Harapan tersebut diungkapkan saat menyampaikan sambutan mewakili Gubernur Jawa Barat pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 RS Unpad, Minggu (20/7/2025). Peringatan HUT ke-1 RS Unpad diisi dengan kegiatan bakti sosial pelayanan keluarga berencana (KB) untuk metode operasi pria (MOP) atau vasektomi dan metode operasi wanita (MOW) atau tubektomi.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-1 kepada RS Unpad. Semoga RS Unpad semakin maju, terus menjadi pelopor pelayanan kesehatan yang unggul, dan konsisten dalam mendukung berbagai program pembangunan kesehatan, termasuk program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana),” ucap Doksis, sapaan Siska Gerfianti.

Siska menjelaskan, indikator utama Bangga Kencana meliputi angka kelahiran total (TFR), angka kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need), dan angka pemakaian kontrasepsi modern (MCPR). Pada 2024, TFR Provinsi Jawa Barat sebesar 2,03 dengan TFR terendah ada Kota Bekasi (1,81) dan tertinggi Kabupaten Garut (2,35). Jabar juga tercatat masih memiliki unmet need 11,2 persen, lebih tinggi dari nasional sebesar 11,1 persen.

Capaian kinerja MCPR Provinsi Jawa Barat terbilang moncer. Dari target prevalensi 63,6 persen pada 2024, Jabar berhasil membukukan capaian 64,3 persen. Angka ini di atas rata-rata nasional sebesar 61,7 persen. Dari 27 kabupaten dan kota, Kabupaten Sumedang mencatat capaian MCPR tertinggi sebesar 76,1 persen.

“Indikator utama tersebut walaupun belum seluruhnya optimal, namun menunjukkan keberhasilan dalam peningkatan akses dan penggunaan kontrasepsi modern di kalangan pasangan usia subur (PUS). Angka terakhir menunjukkan perlunya peningkatan persentase peserta KB MKJP. Dari dari target 25,4 persen, Jabar baru mencapai 22,8 persen. Ini masih di bawah rata-rata nasional sebesar 25,5 persen,” papar Doksis.

Doksis secara khusus menyampaikan akresiasi kepada RS Unpad yang menyelenggarakan bakti sosial berupa pelayanan MOW dan MOP. Selama bakti sosial, panitia mencatat melayani 30 MOW dan tiga MOP.

Dokter spesialis layanan primer ini berharap RS Unpad bisa terus memberikan pelayanan MOP dan MOW. Pada akhirnya, pelayanan tersebut mampu mendorong naiknya prevalensi KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Jawa Barat.

Di bagian lain, Doksis mengingatkan kembali bahwa program KB bukan hanya soal pengendalian penduduk. Lebih dari itu menjadi investasi jangka panjang dalam membentuk keluarga berkualitas, menekan angka kematian ibu dan anak, serta mendukung ketahanan keluarga dan pembangunan manusia secara keseluruhan.

“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RS Unpad atas inisiatif luar biasa ini serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan hari ini, baik dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan dan DPPKBPPPA Kabupaten Sumedang, BKKBN, dan semua tenaga kesehatan serta tenaga penyuluh yang terlibat,” ujar Doksis.

“Mari kita terus perkuat sinergi, karena upaya percepatan penurunan stunting, peningkatan kualitas SDM, dan kesejahteraan keluarga tidak dapat dilakukan sendiri. Butuh kolaborasi semua pihak,” pungkas Doksis.***

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bale Bandung

JAKARTA, balebandung.com – Komitmen PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Narogong dalam memperluas akses pendidikan dan mendorong pemberdayaan masyarakat kembali mendapatkan predikat Platinum melalui program Sinergi Jejak Baik untuk Negeri (SIJEBI), serta predikat Gold melalui program SARtiKa BERDAYA (Sahabat Perempuan Kepala Keluarga Berdaya) dalam ajang Indonesian SDGs Award (ISDA) 2026 di Binakarna Hall, Bidakara Jakarta, […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Pemerintah Kabupaten Bandung mendeklarasikan komitmen bersama menolak judi online dan judi konvensional di lingkungan aparatur negara. Deklarasi itu dibacakan langsung oleh Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriatna atau yang lebih akrab disapa KDS dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti 100 peserta dari ASN, pegawai BUMD, serta aparatur pemerintahan desa, di Grand Sunshine […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Pemerintah Kabupaten Bandung mendorong Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semakin aktif menjalankan perannya sebagai mitra strategis pemerintah desa. BPD dinilai memiliki posisi penting dalam mengawal pemerintahan, pembangunan, serta kepentingan masyarakat di tingkat desa. Hal tersebut disampaikan Bupati Bandung, Dadang Supriatna yang akrab disapa KDS, saat mengukuhkan 435 anggota BPD dari 55 desa yang […]

Bale Bandung

JAKARTA, balebandung.com –  Pemerintah Kabupaten Bandung memperkuat komitmen percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai instrumen penting dalam memberikan kepastian pemanfaatan ruang, mengarahkan pembangunan, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dan investasi di daerah. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Percepatan Penyusunan RDTR Region I Tahun 2026 oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam Rapat Koordinasi […]

Bale Bandung

BANDUNG, balebandung.com – Bupati Bandung, Dadang Supriatna memberikan kesaksian dalam persidangan perkara PT Bandung Daya Sentosa (BDS) di Pengadillan Negeri Kota Bandung, Selasa (29/9/2026). Kehadiran bupati yang akrab disapa KDS ini merupakan bagian dari proses hukum yang sedang berjalan dan bentuk pemenuhan kewajibannya untuk memberikan keterangan sesuai pengetahuan dan kapasitasnya. Dalam konteks kepemilikan Pemerintah Kabupaten […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Kabupaten Bandung yang menargetkan 4.718 unit pada 2026 dinilai perlu diperkuat dari sisi kualitas agar bantuan benar-benar menghasilkan hunian layak bagi masyarakat penerima manfaat. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung MA Hailuki mengatakan, program Rutilahu tidak cukup hanya mengejar jumlah rumah yang diperbaiki. Menurut dia, pemerintah […]