SOREANG, Balebandung.com – Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI (Ditjen PFM Kemensos) mengapresiasi peran serta PT Citra Bangun Selaras (CBS), dalam pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Bandung.
Direktur Jenderal PFM Kemensos, Asep Sasa Purnama menilai Pemkab Bandung melalui Dinas Sosial dan PT CBS sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bandung, berhasil mensinergikan program antar kementerian yakni Kemensos dan Kementrian Kelautan dan Perikanan, dengan wajibnya menggunakan ikan sebagai representasi protein hewani dalam komoditas BPNT.
Wajibnya menggunakan ikan sebagai representasi protein hewani dalam komoditas BPNT, menurut Asep sejalan dengan program GEMARIKAN (Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan), dan pengentasan stunting di Kabupaten Bandung.
“Kemensos mengapresiasi dengan dilibatkannya BUMD PT CBS, dalam program BPNT akan mempermudah fungsi controlling atas kualitas dan harga komoditas yang sampai ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” kata Asep saat meninjau Pasar Ikan Modern (PIM) Soreang, Sabtu (6/2/21).
Asep menambahkan, dengan dilibatkannya BUMD dapat sejalan dengan program pemberdayaan masyarakat yang diharapkan Menteri Sosial. Seperti pemberdayaan masyarakat yang terlibat dalam proses pengepakan serta distribusi, sehingga program BPNT menjadi berkah bagi masyarakat banyak.
“Kemensos berharap kepada PT CBS, agar program ini dapat terus dikembangkan. Tidak hanya sebatas satu komoditas ikan saja, tapi komoditas lainnya dengan konsep pemberdayaan,” ucap Asep.
Menurutnya Kemensos akan segera melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk menjadikan PIM Soreang serta BUMD PT CBS sebagai role model dan nara sumber penyaluran BPNT dengan konsep sinergitas dan pemberdayaan di setiap kabupaten/kota di Indonesia.
Direktur Utama PT CBS Adhitia Yudisthira berharap ke depan apa yang sudah berjalan ini dapat terus didukung oleh Pemkab Bandung, khususnya Bupati Bandung ke depan.
“Dukungannya antara lain dengan menerbitkan regulasi serta kebijakan yang lebih ketat, agar program yang berjalan dapat sesuai harapan semua pihak,” ucap Adhitia. ***
