BANDUNG , balebandung.com – Penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jawa Barat mencapai Rp189,96 triliun hingga September 2026. Namun, di tengah pertumbuhan kredit tersebut, pembiayaan untuk usaha mikro justru mengalami kontraksi sebesar 1,99 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat menunjukkan, secara keseluruhan kredit UMKM tumbuh 1,26 persen yoy. Nilai tersebut setara dengan 12,34 persen dari total kredit UMKM nasional dan menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan penyaluran kredit UMKM terbesar kedua setelah Jawa Timur.
Meski demikian, pertumbuhan kredit belum terjadi secara merata pada seluruh kelompok usaha. Kredit usaha kecil tumbuh 6,60 persen yoy, sedangkan kredit usaha menengah hanya tumbuh 0,32 persen. Sebaliknya, kredit usaha mikro mengalami penurunan 1,99 persen.
Penyusutan juga terlihat dari jumlah rekening kredit UMKM. Hingga September 2026, jumlahnya tercatat sebanyak 3.402.926 rekening atau berkurang 84.184 rekening dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan tersebut setara dengan 2,41 persen yoy.
Kondisi ini menjadi perhatian OJK Jawa Barat dalam mendorong perluasan pembiayaan produktif, terutama bagi pelaku usaha mikro yang membutuhkan akses permodalan untuk mengembangkan usahanya.
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman mengatakan, pembiayaan tidak cukup hanya diberikan, tetapi harus diikuti dengan penguatan kapasitas dan ekosistem usaha.
“Pembiayaan harus menjadi pintu masuk bagi peningkatan produktivitas dan kemandirian UMKM. Karena itu, akses terhadap layanan keuangan perlu diikuti dengan penguatan kapasitas usaha, tata kelola, literasi keuangan, pemanfaatan teknologi, serta keterhubungan dengan pasar dan rantai pasok. Dengan ekosistem yang semakin kuat, UMKM Jawa Barat diharapkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh, naik kelas, dan memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap perekonomian daerah,” kata Darwisman dalam rilisnya, Jumat (20/11/2026).
Dari sisi kewilayahan, Kota Bandung menjadi daerah dengan penyaluran kredit UMKM terbesar di Jawa Barat, mencapai Rp24,94 triliun. Disusul Kota Bekasi Rp17,23 triliun, Kabupaten Bogor Rp16,31 triliun, Kabupaten Bandung Rp13,08 triliun, dan Kabupaten Bekasi Rp12,61 triliun.
Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga September 2026 mencapai Rp30,26 triliun kepada 468.741 debitur. Adapun baki debet atau outstanding KUR tercatat sebesar Rp26,49 triliun.
Kabupaten Bogor menjadi penerima penyaluran KUR terbesar dengan realisasi Rp2,59 triliun. Kabupaten Bandung berada di posisi berikutnya dengan Rp2,39 triliun, disusul Kabupaten Bekasi Rp2,20 triliun, Kota Bandung Rp1,71 triliun, dan Kabupaten Garut Rp1,57 triliun.
Penyaluran KUR tersebut menjadi salah satu instrumen pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pelaksanaannya pada 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
Untuk memperkuat akses pembiayaan, OJK Jawa Barat juga mengembangkan Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) dengan mengoptimalkan potensi komoditas unggulan, terutama sektor peternakan, tanaman pangan, dan hortikultura.
Program tersebut diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan, memperkuat kelembagaan usaha, meningkatkan nilai tambah komoditas, serta menghubungkan pelaku UMKM dengan pasar.
OJK juga memperkuat sinergi melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bersama pemerintah daerah, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, dunia usaha, dan akademisi.
Di tengah besarnya penyaluran kredit UMKM di Jawa Barat, tantangan berikutnya adalah memastikan pembiayaan semakin menjangkau usaha mikro. Dengan demikian, pertumbuhan kredit tidak hanya tercermin dari besarnya nilai penyaluran, tetapi juga dari semakin luasnya pelaku usaha yang memperoleh akses permodalan.***







