SOREANG – Sebanyak 17 partai politik di Kab Bandung mengikuti rapat sosialisasi atau uji publik Daerah Pemilihan (Dapil) yang akan digunakan pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
Dalam forum sosialisasi yang digelar Senin (12/2/18) di Hotel Sutan Raja Soreang itu muncul beberapa tanggapan atas konsep dapil, sehingga usulan dapil berkembang menjadi tiga kelompok aspirasi.
Partai Bulan Bintang (PBB) mengusulkan dapil menjadi lima. Sementara 11 partai politik lainnya mengusulkan tetap tujuh dapil, antara lain NasDem, Demokrat, PKB, Gerinda, PAN, PPP, Perindo, Parsindo, PSI, Berkarya, dan Garuda. Kelompok ketiga yang mengusulkan sembilan dapil yaitu Hanura, PDI Perjuangan dan Golkar. Sementara PKS mengikuti keputusan akhir.
Semua usulan tersebut tetap berpedoman kepada PKPU No 16/2017 tentang Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD kab/kota. Terutama pada BAB II pasal 4 tentang Prinsip-prinsip Penataan Dapil, yaitu a. Kesetaraan; b. Ketaatan pada pemilu proporsional; c. Proporsionalita; d. Integritas wilayah; e. Berada pada satu wilayah yang sama; f. Kohevsifitas dan kesinambungan.
Sekretaris NasDem Kab Bandung Indra Anwari mengatakan, dengan memperhatikan PKPU yang sama pada Bab IV pasal 12,13, dapat ditarik kesimpulan, pertama, jumlah anggota DPRD dalam satu dapil tidak boleh kurang dari 3 kursi dan tidak boleh lebih dari 12 kursi. Kedua, Dapil yang jumlah kursi anggota DPRD lebih dari 12 kursi harus dipecah.
“Maka menurut NasDem Kabupaten Bandung, berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Kabupaten Bandung lebih baik menggunakan 7 dapil, sebagaimana sudah diterapkan pada Pemilu 2014,” kata Indra.
Kendati begitu, dalam penetapan Dapil tersebut, imbuh Indra, NasDem akan mengikuti hasil dari uji publik, selama mekanisme dan dasar yuridis yang digunakan benar, sehingga kualitas Pemilu 2019 menjadi lebih baik dari pemilu sebelumnya. []
