BANDUNG, Balebandung.com – Kisruh yang terjadi di Partai Demokrat akibat kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyo, menghasilkan tuntutan dilaksanakannya Konferensi Luar Biasa (KLB). Salah satu pendiri Partai Demokrat dari Jawa Barat, Yan Rizal Usman mengatakan KLB merupakan sesuatu yang sah berdasar AD/ART Partai Demokrat.
“Jadi, bukan kudeta istilah sebenarnya itu. Tapi para kader Demokrat, terutama yang di daerah, menginginkan adanya KLB dan itu sah menurut AD/ART. Kalau ada istilah kudeta atau Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) itu kan hanya bahasanya orang DPP,” tukas Yan Rizal di Bandung, Minggu (7/2/21).
Menurut AD/ART Partai Demokrat, imbuh Yan Rizal, KLB dibolehkan dengan syarat 2/3 suara menyetujui diadakannya KLB, dalam rangka menyelamatkan partai.
“KLB dihalalkan dalam rangka menyelamatkan partai. Apalagi kalau KLB-nya itu didukung oleh para pendiri partai, itu sangat wajar dan pantas. Demokrat sendiri kan pernah menggelar KLB di Bali saat menggulingkan Anas Urbaningrum,” kata Caca, sapaan Yan Rizal.
Caca menambahkan, Partai Demokrat merupakan partai terbuka di mana siapa saja bisa menjadi kader atau pengurus partai bahkan Ketua Umum sekali pun asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan partai.
“Seperti ada suara kader Demokrat yang menginginkan Pak Moeldoko untuk dicalonkan sebagai Ketum Demokrat melalui KLB, itu sah-sah saja karena memang Demokrat adalah partai terbuka,” tandas Caca.
Caca menunjuk contoh saat Partai Demokrat didirikan tahun 2001 oleh 99 orang pendiri. Kemudian pada 2003 SBY menjadi kader Demokrat sampai akhirnya menjadi ketua umum.
“Jadi, SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat melainkan baru masuk sebagai anggota atau kader pada tahun 2003. Sekarang kalau para pendiri partai mendorong dan menghendaki diadakannya KLB itu sah-sah saja,” tandas Caca. Nantinya di KLB pun imbuh Caca, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sendiri masih bisa mencalonkan atau bisa juga terpilih lagi.
Adanya tuntuan KLB tesebut menurut Caca karena buruknya kepemimpinan AHY. Terlebih klimaknya saat AHY menyurati Presiden Jokowi tentang dugaan keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam isu kudeta.
“AHY harus hati-hati. Saran saya AHY harus minta maaf ke Presiden Jokowi atas tudingan keterlibatan Moeldoko. Karena sebenarnya kan masalah ini merupakan masalah internal partai, dalam hal ini DPP,” kata Caca yang juga mantan pengurus DPP Partai Demokrat dan DPD Demokrat Jabar ini.
Masalahnya, AHY ini tidak diterima oleh para kader di Demokrat. Caca mengatakan AHY ini tidak seperti ketua umum sebelumnya seperti Anas Urbaningrum atau Adi Utomo.
Caca membeberkan, Ketum Demokrat produk Cikeas selama ini belum memperlihatkan kualitas sebagai pemimpin yang baik. Hubungannya dengan para pendiri partai pun dinilai buruk.
“Sejak era kepemimpinan SBY, di Demokrat itu mulai ada penarikan iuran partai oleh DPP ke DPD dan DPC, menarik setoran dari daerah, menarik mahar. Bukan hanya dari calon kepala daerah non partai, tapi bahkan dari kader sendiri yang menjadi calon kepala daerah, kader yang sudah berjuang berdarah-darah membesarkan partai di daerah,” ungkap Caca.
Karena itu menurutnya wajar saja jika Moeldoko didorong oleh kader Demokrat untuk menggantikan AHY. “Bukan karena keinginan Pak Moeldoko, tapi keinginan para kader Demokrat yang disampaikan kepada para pendiri partai, untuk mengajukan Moeldoko sebagai calon Ketum Demokrat,” tukasnya
Mulai pada era SBY pula, lanjut Caca, tren suara Demokrat terus menurun. Dari tahun 2010 menjadi 10 persen dan tahun 2019 turun lagi menjadi 7 persen, dari yang tadinya 25 persen di era kepemimpinan Anas Urbaningrum.
Menurut Caca, di Partai Demokrat juga sebenarnya tidak pernah diajarkan untuk menjadi oposisi pemerintah. Hanya pada masa SBY sebagai Ketum, Demokrat menjadi partai oposisi.
“Jadi menurut saya, keinginan kader Partai Demokrat untuk mengadakan KLB sudah tidak terbendung dan pasti terjadi KLB,” ujar Yan Rizal Usman.***
