BANDUNG – Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung selaku Kepala BPBD Kabupaten Bandung, Ir. H. Sofian Nataprawira, MP mengatakan perlunya dibuat standar operasional prosedur (SOP) bagi perangkat daerah (PD) terkait, untuk menghitung kerusakan dan kerugian yang diakibatkan bencana dari berbagai aspek.
“Harus segera dibuat SOP bagi perangkat daerah terkait, untuk menghitung kerusakan dan kerugian akibat bencana, baik dari aspek psikologi, aspek kesehatan, aspek ekonomi, bahkan aspek trauma healing,” kata Sofian saat Pelatihan Damage and Losses Assessment (DaLA) di Hotel Kytos Bandung, Senin (17/4/17).
Sebagai daerah yang rawan bencana, imbuh sekda, penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, salah satunya penanganan pasca bencana.
Pada setiap kejadian bencana seringkali perhatian para penggiat kebencanaan dan masyarakat umum bersifat singkat. Smentara morbidity (kondisi yang mengubah kesehatan dan kualitas hidup) jangka panjang kurang diperhatikan penanganannya.
“Ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai dampak psikososial yang terjadi dari suatu kejadian bencana,” ungkap Sofian.
Menurutnya, Damage and Losses Assessment merupakan metodologi untuk mengukur dampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh bencana. Selain dituntut mampu mengkoordinasikan dan mengelola bantuan, pemerintah daerah dituntut pula untuk mampu menghimpun dan menghitung kerusakan dan kerugian.
“Jika SOP sudah dibentuk, semua pihak sebagai aparatur pemerintah sudah siap memberikan database yang memadai untuk sebuah informasi dari berbagai aspek kepada publik,” kata dia.
Sofian berharap dari Pelatihan DaLA Pasca Bencana ini segenap aparatur memiliki pemahaman dan keahlian dalam bidang kebencanaan, terutama dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
“Ada teori atau ketentuan yang mengikat untuk menghitung kerusakan dan kerugian pasca bencana, sehingga nantinya peserta paham betul bagaimana menaksir kerusakan dan kerugian pasca bencana di suatu kawasan tanpa membutuhkan waktu yang lama,” urai Sofian.
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Bandung, H. Perdana Firmansyah, S.Stp., M.Si., selaku panitia penyelenggara mengatakan maksud dan tujuan pelatihan ini untuk melatih sumber daya aparatur pemerintah di bidang kebencanaan terutama dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melakukan perhitungan kerugian serta kerusakan akibat bencana.
“Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kapasitas aparatur dalam menilai kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana, juga diharapkan para peserta pelatihan dapat terlibat langsung dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam pelatihan ini,” kata Perdana.
