Bale Bandung

Revitalisasi Posyandu Mandiri Capai 48%

×

Revitalisasi Posyandu Mandiri Capai 48%

Sebarkan artikel ini
Kepala DPMD Kab Bandung Dra. Hj. Eros Roswita.,M.Si saat sosialisasi pelaksanaan pendistribusian dan pertanggungjawaban dana hibah Provinsi Jawa Barat tingkat Kabupaten Bandung 2017, di Gedung Korpri Soreang, Jumat (29/12/17). by Humas Pemkab Bdg
Kepala DPMD Kab Bandung Dra. Hj. Eros Roswita.,M.Si saat sosialisasi pelaksanaan pendistribusian dan pertanggungjawaban dana hibah Provinsi Jawa Barat tingkat Kabupaten Bandung 2017, di Gedung Korpri Soreang, Jumat (29/12/17). by Humas Pemkab Bdg

SOREANG – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Dra. Hj. Eros Roswita.,M.Si mengatakan implementasi Posyandu Mandiri di Kabupaten Bandung saat ini sudah mencapai 48% dari target yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 50%.

Eros menerangkan Posyandu Mandiri memiliki arti yang lebih luas di mana program tambahan tiap desa minimal bisa menjangkau 50 kepala keluarga (KK). Di Kabupaten Bandung sendiri dari sekitar 4.216 Posyandu yang ada saat ini, yang sudah mandiri baru mencapai 1.777 Posyandu atau sebesar 48%.

Hal tersebut menurut Eros harus memotivasi agar kelompok kerja Posyandu di tiap tingkatan lebih proaktif dan inovatif dalam mengembangkan Posyandu Mandiri. Posyandu Mandiri sendiri harus sudah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, juga daya beli masyarakat sesuai dengan kewenangan desa masing-masing.

“Tahun ini Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan mengenai revitalisasi Posyandu dari Gubernur Jawa Barat, yang salah satunya indikator pendukungnya yaitu pencapaian Posyandu Mandiri yang signifikan. Tahun depan kita akan bikin lagi gerakan pencapaian seribu Posyandu Mandiri,” kata Eros saat sosialisasi pelaksanaan pendistribusian dan pertanggungjawaban dana hibah Provinsi Jawa Barat tingkat Kabupaten Bandung 2017, di Gedung Korpri Soreang, Jumat (29/12/17).

Eros membeberkan, tercatat beberapa Pokjanal  Posyandu di tingkat kecamatan yang masih belum mencapai target. Sisa target yang tidak tercapai, akan dibebankan atau diakumulasikan dengan target pencapaian Posyandu Mandiri di tahun 2018.

“Sebagai pembelajaran, di kecamatan atau desa yang belum mencapai sesuai target tahun ini, kekurangannya akan kita bebankan di tahun depan ditambah dengan target 2018 nanti. Karena dana yang diberikan sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah dan kondisi geografis. Jadi harus adil, mencapai target,” tandasnya.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Partisipasi DPMD Kab Bandung Dra.Hj. Rohmiasih menjelaskan, sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Posyandu dan peran serta fungsi pelaku Posyandu.

“Selain itu juga untuk meningkatkan target Posyandu Mandiri yang multifungsi, meningkatkan kinerja pokjanal dari seluruh  tingkatan, serta pemantapan laporan sistem informasi Posyandu Online melalui website yaitu www.posyandu bandungkab.go.id,” jelas Rohmiasih.

Hibah yang diberikan dari APBD Provinsi Jawa Barat yakni senilai Rp.8.3 miliar,- dengan pendistribusian diantaranya untuk 4.268 posyandu mendapat masing-masing Rp. 750.000,-, kemudian lanjutnya, untuk Pokjanal Posyandu Desa dan Kelurahan masing-masing sebesar Rp1 juta,  Pokjanal Kecamatan 31 x 2,5 juta serta Rp.130.750 untuk pendistribusian operasional Pokjanal Kabupaten Rp130.750 per posyandu.

“Hasil yang diharapkan dari pemberian hibah tadi yakni meningkatnya target Posyandu Mandiri, sehingga nanti diperkirakan akan terbentuk Posyandu Mandiri sebanyak 2.491 Posyandu yaitu sebesar 52%,” tandasnya.

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa terutama dalam pelaporan pembangunan infrastruktur atau fisik yang selama ini rentan bermasalah. Hal tersebut disampaikan bupati yang akrab disapa Kang Dadang Supriatna (KDS) ini dalam kegiatan Sosialisasi Perhitungan Pembangunan Fisik Desa di Ruang Rapat Integritas Inspektorat Kabupaten Bandung, Senin (9/11/2026). […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Pemerintah Kabupaten Bandung melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dalduk PPA terus memperkuat pendampingan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Tidak hanya memberikan perlindungan sementara, pendampingan juga dilakukan melalui layanan psikologis, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga bantuan hukum agar para korban dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Kepala UPTD PPA Dalduk […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Polresta Bandung mengungkap dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pelanggaran Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diduga dilakukan dengan modus menawarkan pekerjaan ke luar negeri dengan iming-iming penghasilan hingga puluhan juta rupiah. Dalam pengungkapan tersebut, Satreskrim Polresta Bandung mengamankan dua orang tersangka berinisial AF (24) dan IY (24). Sementara dua orang lainnya […]

Bale Bandung

KATAPANG, Balebandung.com – Masyarakat Kabupaten Bandung kini memiliki alternatif layanan kesehatan mata melalui Klinik Utama Mata Prime Aksara yang berlokasi di Komplek Ruko Maduma Square Katapang No. 1–2, Jalan Raya Katapang No. 55, Kecamatan Katapang. Hadir sebagai bagian dari jaringan Prime Center Clinics, Prime Aksara diresmikan pada 3 Februari 2025 sebagai cabang ketiga jaringan layanan […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bandung, KH. Dr. Yusuf Ali Tantowi, Lc., M.A., menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Al-Fathu, Soreang Jumat (6/11/2026). Dalam khutbahnya, ia mengajak jamaah memahami hakikat keberuntungan dan kesuksesan hidup berdasarkan tuntunan Al-Qur’an. Mengangkat Surah Al-‘Ashr dan Surah Al-Mu’minun ayat 1–10, ia menjelaskan bahwa kesuksesan sejati tidak […]

Bale Bandung

SOREANG, balebadung.com – Bupati Bandung, Dadang Supriatna (KDS) meminta Galih Hendrawan yang terpilih sebagai Ketua DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Bandung periode 2026–2031 untuk merangkul seluruh kepala desa dan menjaga soliditas organisasi. Kepemimpinan baru ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bandung. Pesan tersebut disampaikan KDS seusai […]