SOREANG – Para orantua siswa SMPN 1 Baleendah Kabupaten Bandung mengeluhkan soal pungutan yang mengatasnamakan pembelian seragam dan buku Lembar Kerja Sekolah (LKS) yang disediakan koperasi sekolah.
Salah satu orangtua siswa SMPN 1 Baleendah yang enggan disebutkan identitasnya mengaku kalau biaya pendaftaran PPDB memang gratis. Akan tetapi, ketika murid sudah diterima masuk, mereka harus membeli seragam yang harganya lumayan mahal. Seragam khusus yang harus dibeli di koperasi sekolah, seperti seragam olahraga, seragam batik, seragam khusus (muslim), Pramuka dan atribut SMPN Baleendah itu terkesan dijual “dedet” (jual paksa).
“Untuk membeli seragam ini, harus keluar uang sebesar Rp 970 ribu, dan itu tidak bisa dicicil. Anak saya belum punya seragam khusus yang dijual koperasi sekolah,” ungkap warga Kecamatan Baleendah kepada wartawan, Senin (25/9/17). Akibatnya, kata dia, anaknya pun suka malas pergi sekolah di hari tertentu, karena pihak sekolah suka merazia seragam.
“Setiap hari Senin dan Rabu, anak saya sering males untuk masuk sekolah. Karena belum punya seragam yang sama dengan siswa yang lain. Walaupun sudah masuk sekitar 50% dari harga seragam, tapi baru dikasih dua potong dari empat seragam yang wajib dibeli dari koperasi sekolah,” bebernya.
Dia menyatakan harga seragamnya mahal, apalagi untuk ukuran keluarga tak mampu, jelas sangat terbebani. Sementara Kepala SMPN1 Baleendah hingga kini belum memberikan tanggapan terkait hal ini.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Juhana mengatakan, bagi peserta didik jangan merasa terbebani oleh pihak sekolah yang mewajibkan beli seragam. Apalagi sampai siswa itu tidak sekolah.
“Teruslah belajar, jangan terhalang karena tidak bisa bayar seragam. Kami akan kroscek dan memberikan teguran kepada kepala sekolah, kalau ada siswa yang dibebani beli seragam yang disediakan sekolah, apalagi sampai putus sekolah,” jelas Juhana.
Menurutnya,orang tua siswa jangan merasa dibebani karena belum bisa bayar seragam, dan tidak diwajibkan untuk membeli dari sekolah. “Kami himbau agar para orangtua siswa terus memberikan motivasi kepada anak anaknya, jangan sampai anak putus sekolah karena seragam. Kepada pihak sekolah juga jangan memberi beban kepada peserta didik, apalagi mengakibatkan anak jadi malas sekolah,” ungkap Kadisdik.
Juhana menegaskan persoalan seragam sekolah ini jadi tanggung jawab Disdik. “Saya akan memberikan sanksi kepada kepala sekolah kalau ada anak putus sekolah karena alasan tidak bisa bayar seragam,” tegasnya.
