SOREANG, Balebandung.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan curhatnya ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, saat Rapat Kordinasi Pengendalian Banjir Citarum Hulu (Cekungan Bandung), di Rumah Dinas Bupati Bandung di Soreang, Jumat (8/10/21).
Pada kesempatan itu Bupati Bandung mempertanyakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), tanggung jawab serta kewenangan BBWS Citarum dalam menyikapi persoalan banjir akibat luapan air Sungai Citarum yang melintasi sejumlah titik di Kabupaten Bandung.
Karena itu pihaknya mengundang BBWSC dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Barat untuk membahas secara serius permasalahan banjir di Kabupaten Bandung.
“Artinya kita harus melakukan langkah-langkah yang dengan pola strategi pentahelix tentunya, sehingga ini akan menjadi suatu solusi. Saya iri dengan daerah lain seperti Sragen dan Solo yang bisa menuntaskan banjir luapan Sungai Bengawan Solo, hanya dalam dua tahun. Sementara Kabupaten Bandung 20 tahun belum selesai juga,” ungkap bupati.
Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini berharap, dari hasil rakor ini bisa menghasilkan tindak lanjut untuk duduk bersama dengan Gubernur Jawa Barat bersama lima kepala daerah di Bandung Raya, anggota DPR RI, serta stakeholder terkait seperti perwakilan dari pengusaha.
Melalui rakor ini pula ia ingin jadi awal untuk menemukan solusi pengurangan banjir di Kabupaten Bandung.
“Kita duduk bersama, dengan konsep pentahelix. Jangan sampai ada ego sektoral lagi dalam penanganan banjir Sungai Citarum, yang akhirnya malah tidak menyelesaikan masalah,” tandasnya.
Penanganan kontruksi dan kontur Sungai Citarum menurutnya menjadi fokus dalam pengendalian banjir. Kedua hal teknis ini kata Kang DS, kewenangannya berada di BBWS.
“Harus diperjelas lagi, tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kewenangan dan tanggung jawab BBWS apa, kewenangan Kabupaten Bandug apa. Kalau memang BBWS alasannya tidak ada anggaran untuk penanganan Citarum, kita bisa bahas bersama 10 anggota DPR RI dari dapil Kabupaten Bandung,” paparnya.
Menurutnya, para anggota DPR RI tersebut pasti akan ikut memperjuangkan anggaran untuk BBWS dalam penanganan banjir, kalau mereka diajak bicara.
“Saya bukannya kesal atau marah ke BBWS. Tapi kondisinya memang seperti ini. Kita harus menyampaikan aspirasi masyarakat ke BBWS dan PSDA apa adanya. Sebab saya sendiri korban banjir. Rumah saya di Sapan Bojongsoang selalu kebanjiran,” ujar Kang DS.
Kedua, Kang DS pun mempertanyakan konsep-konsep dari BBWS dan PSDA, sehingga bisa menggambarkan apa yang harus dilakukan oleh BBWS untuk menemukan solusi penuntasan masalah banjir.
Kang DS juga mengungkapkan upaya swadaya masyarakat dan kalangan pengusaha yang melakukan pengerukan Sungai Citarik dan Sungai Cikeruh, yang melintasi di enam kecamatan antara lain Kecamatan Cikancung, Cicalengka, Rancaekek, Solokanjeruk, Bojongsoang, dan Kecamatan Majalaya.
“Sudah sepanjang 12 kilometer yang dikeruk secara swadaya. Punten, kalau sudah ada gerakan dari masyarakat seperti ini, lho kenapa BBWS diam terus? Kenapa BBWS hanya diam jadi penonton? Kenapa ada pembiaran dari BBWS? Lah, kalau ada pembiaran seperti ini, kalau begitu apa fungsinya BBWS?” tanya Kang DS dengan nada mencecar.
“Jadi, kami minta bantuan kepada BBWS agar ada program-program yang konkrit dalam pengendalian banjir Citarum,” imbuhnya.
Kendati begitu, Bupati Bandung berpesan agar dalam permasalahan banjir ini jangan sampai jadi saling tuding kesalahan.
Ketua Panitia Pengerukan Sungai Citarik dan Sungai Cikeruh, Tatang Syarifudin menambahkan, pihaknya berharap agar BBWS Citarum untuk bisa melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh masyarakat, sehingga ke depannya pengerukan anak-anak Sungai Citarum ini tidak lagi menjadi beban bagi masyarakat.
“Kami berharap kepada BBWS, tolog tindaklanjuti pekerjaan kami selama ini. Agar jangan sampai jadi PR besar bagi masyarakat Kecamatan Rancaekek dan Kabupaten Bandung umumnya,” pinta Tatang.
Menanggapi hal ini , Kepala BBWS Citarum, Bastari mengapresiasi forum yang diinisiasi oleh Bupati Bandung yang dengan semangatnya untuk mencarikan solusi bagaimana menyelesaikan masalah banjir di Kabupaten Bandung.
Bastari mengatakan, penuntasan banjir di Kabupaten Bandung diselesaikan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran di BBWSC.
“Kita memang perlu duduk bersama untuk berkolaborasi menyelesaikan permasalah banjir di Kabupaten Bandung ini. Dalam memecahkan suatu masalah kita memang harus komprehensif dan terintegrasi,” ucap Bastari.
Ia pun mengakui kendala selama ini adalah masalah anggaran. Bahkan menurutnya untuk tahun 2022 pun, anggaran untuk BBWS Citarum masih terimbas refokusing penanganan Covid-19.***
