SOREANG, balebandung.com – Wakil Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) H. Ossy Dermawan, B.S., M.Sc. menekankan, seluruh Kantor BPN di Indonesia untuk menyelesaikan tunggakan layanan sejak 2015 sampai 2025.
“Saat ini dari posisi tunggakan layanan yang kita kumpulkan dari 2015 sampai dengan 2025, di mana Pak Menteri Nusron sangat berkeinginan agar seluruh BPN, seluruh Indonesia menyelesaikan tunggakan layanan ini,” kata Ossy Dermawan, usai kunjungan ke ATR/BPN Kabupaten Bandung di Soreang, Sabtu (24/1/2026).
Menurut wamen, dari ribuan tunggakan yang ada dari tahun 2015, tinggal menyisakan sekitar 800 tunggakan.
“Ini adalah keputusan tunggakan layanan yang merupakan satu prestasi dan mudah-mudahan ini bisa terus dilanjutkan,” ujar Ossy, didampingi Kepala Wilayah ATR/BPN Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar dan Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bandung, H Iim Rohiman.
Ossy mengatakan, tunggakan layanan tersebut pada akhir Desember ini akan terus ditekan sampai dengan bulan Maret, dan diharapkan bisa selesaikan semua.
Tunggakan layanan, lanjut Ossy, berupa segala berkas yang masuk ke BPN yang sudah diterima PNBP-nya oleh negara yang mungkin masih terkendala masalah dokumen, masalah pemberkasan, pengukuran dan lain-lain yang menjadi spirit untuk segera diselesaikan.
“Saya melihat dari sisi ketertiban, kebersihan kantor ini sangat baik, SDM-nya juga sangat mumpuni dan memiliki spirit semangat untuk melayani. Ini terbukti bahwa dari hasil pengamatan kami, tunggakan layanan yang ada di Kantah Kabupaten Bandung ini menurun secara drastis,” kata Ossy.
Kaitan rencana kementerian akan menyederhanakan proses tanah adat, menurut Ossy, sebenarnya tidak hanya tanah adat, tapi juga seluruh proses layanan, karena memang dasar bisnis proses di BPN ini sudah cukup lama agar lebih cepat.
“Pak Menteri Nusron berkeinginan agar kita memiliki proses bisnis yang lebih cepat karena ekspektasi masyarakat sudah pasti. Melayani berkas itu menyelesaikannya dengan cepat dan yang kedua tanpa pungli. Nah, dua itu yang menjadi spirit kami dan alhamdulillah jajaran BPN seluruh Indonesia juga sangat memahami dan mengerti apa yang menjadi harapan dari kepemimpinan Pak Menteri saat ini,” papar Ossy.
Pihaknya, kata dia, berupaya mencari bisnis proses yang lebih mudah dan tidak dipersulit sesuai regulasi. “Artinya kalau bisa dipermudah buat apa dipersulit. Jadi kira-kira itu semangatnya, tapi tentunya ada regulasi-regulasi yang harus kita selesaikan termasuk juga bagaimana pemanfaatan teknologi bisa kita dorong untuk bisa membantu. Untuk membuat bisnis proses ini menjadi lebih baik. Kuncinya dari Pak Menteri adalah ada dua, sistem dan juga SDM. Nah dua hal ini yang menjadi fokus perhatian kami di Kementerian ATR BPN dan Alhamdulillah seluruh jajaran sangat mengerti,” imbuhnya.
Sementara Kepala Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar, mengimbau kepada jajaran ATR/BPN, agar mempercepat urusan pelayanan masyarakat berupa tunggakan-tunggakan yang belum diselesaikan dan terus semangat untuk menyelesaikan program-program di tahun 2026 ini.
“Itu aja sih, lebih ke konsolidasi internal. Alhamdulillah Kabupaten Bandung sudah sangat on the track ya seperti itu,” ucap Yuniar.***
