Bale Bandung

245 Koperasi Desa Merah Putih Sudah Berdiri di Kabupaten Bandung, KDS Dorong Pusat Percepat Sosialisasi Regulasi ke Masyarakat

×

245 Koperasi Desa Merah Putih Sudah Berdiri di Kabupaten Bandung, KDS Dorong Pusat Percepat Sosialisasi Regulasi ke Masyarakat

Sebarkan artikel ini
Bupati Bandung Dadang Supriatna saat Seminar Nasional KDMP bersama 10 Asosiasi Desa Indonesia di Gedung Sasana Kriya TMII Jakarta, Rabu (15/7/26).

JAKARTA, balebandung.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna menyebut Kabupaten Bandung menjadi salah satu daerah yang paling siap menjalankan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 245 koperasi desa dan kelurahan telah terbentuk, dengan 45 unit di antaranya telah rampung secara fisik dan mulai memperoleh dukungan operasional.

Hal itu disampaikan Bupati Kang Dadang Supriatna (KDS) usai menghadiri Seminar Nasional KDMP bersama 10 Asosiasi Desa Indonesia di Gedung Sasana Kriya TMII, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Menurut Dadang, percepatan pembentukan KDMP menjadi bagian dari dukungan Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ekonomi kerakyatan berbasis desa.

“Di Kabupaten Bandung, dari 280 desa dan kelurahan, sebanyak 245 koperasi sudah terbentuk. Bahkan 45 di antaranya sudah selesai secara fisik dan beberapa desa telah menerima kendaraan operasional untuk mendukung aktivitas koperasi serta pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Dadang.

Meski regulasi pembentukan KDMP telah diterbitkan pemerintah pusat, Dadang menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami tujuan dan manfaat koperasi tersebut. Karena itu, ia meminta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, serta Kementerian Koperasi memperkuat sosialisasi hingga tingkat desa.

“Regulasinya sudah ada, tetapi masyarakat secara menyeluruh belum semuanya memahami. Edukasi harus terus dilakukan agar masyarakat mengetahui manfaat koperasi ini dan ikut mengawalnya,” ujarnya.

Menurut Dadang, koperasi memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi rakyat karena dibangun atas prinsip kebersamaan. Kehadiran KDMP juga dinilai dapat menjadi solusi dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online, judi online, maupun praktik bank emok yang masih marak di sejumlah daerah.

“Koperasi adalah solusi ekonomi kerakyatan. Dengan gerakan koperasi yang kuat, kita berharap masyarakat tidak lagi bergantung pada pinjaman online, judi online, maupun bank emok yang merugikan,” katanya.

Dadang berharap hasil seminar nasional tersebut mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan asosiasi desa dalam mengawal implementasi KDMP sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan 10 asosiasi desa merupakan mitra strategis pemerintah dalam memastikan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berjalan optimal. Menurutnya, sosialisasi kepada kepala desa dan perangkat desa terus diperkuat agar program prioritas Presiden dapat dipahami dan dilaksanakan secara maksimal.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diproyeksikan menjadi pusat distribusi kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi desa. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan operasional koperasi berjalan baik melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan asosiasi desa.***

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar mengubah cara pandang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, masyarakat tidak menuntut perlakuan istimewa dari pemerintah, tetapi menginginkan pelayanan yang cepat, profesional, dan manusiawi. “Masyarakat tidak butuh diistimewakan, tetapi masyarakat butuh dilayani dan dimanusiakan,” kata Ali Syakieb saat membuka Orientasi Pegawai Pemerintah […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung M.A. Hailuki meminta pemerintah daerah bersama aparat keamanan memperkuat langkah pencegahan menyusul maraknya aksi begal di beberapa wilayah. Menurutnya, rasa aman masyarakat harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi. “Keamanan bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga memastikan masyarakat bisa bekerja, berdagang dan beraktivitas tanpa […]

Bale Bandung

BANJARAN, balebandung.com – Pemerintah Kabupaten Bandung terus memperkuat sinergi dengan TNI dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap Program Cikabayam (Citarum, Kambing, Kerbau, dan Ayam) yang diinisiasi Kodam III/Siliwangi sebagai upaya mendorong kemandirian pangan berbasis peternakan di tingkat masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan dalam kunjungan kerja Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Kosasih bersama […]

Bale Bandung

RANCABALI, balebandung.com – Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb meminta seluruh kepala desa di Kabupaten Bandung memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, terutama di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi. Hal itu disampaikan Wabup Ali Syakieb saat membuka Sosialisasi Penguatan Integritas dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa bagi wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) I di Ciwidey […]

Bale Bandung

BANDUNG, balebandung.com –Seorang pria berusia 26 tahun ditemukan meninggal dunia diduga akibat bunuh diri di area parkir lantai 12 sebuah pusat perbelanjaan di Kota Bandung, Minggu (12/7/2026) sekitar pukul 06.30 WIB. Kapolsek Regol Kompol Megawati Triyanti membenarkan peristiwa tersebut. Polisi menerima laporan dari petugas teknisi dan sekuriti yang menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia di […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – DPRD Kabupaten Bandung menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Raperda Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung yang dihadiri Bupati Bandung Dadang Supriatna di Gedung DPRD […]