JAKARTA, balebandung.com – Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah menelan korban keracunan lebih dari 5.000 siswa harusnya masuk dalam kategori gawat – darurat. Solusinya, perlu ada evaluasi total dan reformasi besar-besaran terhadap para penyelenggaranya.
“Kasus keracunan massal ini jangan dianggap sepele. Harus ada respon cepat, tegas dan keras terhadap para penyelenggara MBG,” kata Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah kepada pers di Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Jika tidak, kata Toto, akan berefek psikologis kepada para orang tua yang sekarang mulai khawatir kepada anak-anaknya untuk makan bergizi gratis ini. Di beberapa daerah, banyak ibu-ibu yang meragukan keamanan dan kelayakan makanan tersebut untuk dikonsumsi putra putrinya di sekolah.
Meski begitu, Toto berpendapat, program tersebut harus tetap berjalan dengan evaluasi total dan reformasi besar terhadap para penyelenggaranya. “Buat saya, Darurat MBG Yes, tapi Stop Program MBG No,” tegasnya.
Dalam pandangan Toto, program MBG itu merupakan taruhan dari separuh nyawa politik Prabowo. Jika program ini gagal, makan separuh dari nyawa politiknya akan hilang. Sebaliknya, jika ini sukses, Prabowo lah pemiliki legacy yang akan dikenang sepanjang hayat negeri ini.
Karena itu, menurut Toto, tak ada alasan untuk menghentikan program MBG tersebut. Ini adalah program mulia dari Presiden Prabowo, utamanya dalam mengatasi kesenjangan gizi para siswa. Presiden ingin seluruh anak Indonesia mendapat asupan giizi yang baik menuju bangsa Indonesia kedepan yang sehat dan cerdas.
Masalah besar yang harus segera diatasi, lanjut Toto, adalah pembenahan besar-besaran dalam rangka evaluasi dan reformasi total tadi. Siapa saja penyelenggara yang dianggap tak berkompeten atau gagal, suka atau tidak harus diganti.
Dalam penelitian dan pengamatan Toto di lapangan selama ini, temuanya sudah cukup jelas, bahwa tidak seluruh dapur menggunakan standar yang ditentukan. Mungkin lebih dari 70% dapur MBG dibangun asal ada, tanpa mempertimbangkan kualitas keamanan dan kelayakan.
Toto mengutip data yang dipublis Kepala Staf Presiden (KSP) Muhamad Qodari. Ada sekitar 8.549 dapur tak miliki SLHS (Sertifikat Laik Higien dan Sanitasi (SLHS) yang harus dimiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari jumlah itu hanya 34 SPPG yang memiliki SLHS hingga 22 September 2025.
Data lainnya, kata Toto, dari 1.379 SPPG, hanya 423 yang memiliki prosedur operasi standar (SOP) keamanan pangan. Bahkan hanya 312 yang benar-benar menerapkan SOP tersebut.
Dari data dan fakta itulah, Toto memastikan ada program pengawasan dari penyelenggaran yang tidak berjalan, sehingga banyak SPPG yang tidak mematuhi SOP tersebut.
“Ini jelas sebuah kelalaian. Meskipun, saya tahu, BGN pasti punya problem SDM terbatas untuk memaksimalkan pengawasan tersebut. Tapi, itu bukan menjadi pembenaran yang mentolerir terjadinya keracunan massal. Mana sikap tegas penyelenggara?,” katanya.
Dalam kontek itulah, Toto merasa perlu mengingatkan kemungkinan ada tangan-tangan jahil yang bermain dalam program ini. Tujuannya, apa lagi kalau bukan untuk mengotori misi suci Presiden Prabowo agar citranya rusak lewat program ini.
“Menurut saya, tinggal lihat saja, siapa di lapangan yang memberi kebebasan dan keleluasaan kepada para vendor untuk membangun dapur yang tidak memenuhi standar, alias asal-asalan. Mungkin itulah orang-orang yang disebut bertangan jahil tersebut,” ungkapnya.***
