SOREANG, balebandung.com – Pemerintah Kabupaten Bandung melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dalduk PPA terus memperkuat pendampingan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Tidak hanya memberikan perlindungan sementara, pendampingan juga dilakukan melalui layanan psikologis, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga bantuan hukum agar para korban dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
Kepala UPTD PPA Dalduk PPA Kabupaten Bandung, Rika Humairoh, mengatakan hingga saat ini terdapat 23 kasus TPPO yang telah dilaporkan ke UPTD PPA Kabupaten Bandung. Kasus-kasus tersebut memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda.
“TPPO yang baru terlapor di UPTD PPA Dalduk PPA Kabupaten Bandung itu sudah 23 kasus. Masing-masing memiliki permasalahan yang berbeda,” ujar Rika saat ekspos kasus TPPO di Mapolresta Bandung, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, UPTD PPA berkolaborasi dengan Polresta Bandung dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada para korban yang telah berhasil dijemput dan diamankan. Korban terlebih dahulu ditempatkan di rumah aman atau shelter untuk mendapatkan edukasi, pendampingan, serta dukungan agar dapat melanjutkan pendidikan.
Rika menjelaskan, sebagian besar korban tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan tinggi. Mereka dijanjikan bekerja di restoran, tetapi setelah tiba di negara tujuan, pekerjaan yang harus dijalani ternyata berbeda dari yang ditawarkan.
“Kebanyakan diiming-imingi gaji tinggi, misalnya bekerja di restoran. Tetapi setelah tiba di sana ternyata berbeda. Pekerjaan yang didapatkan justru mengharuskan mereka melayani atau menjadi LC,” ungkapnya.
Kondisi tersebut semakin menyulitkan korban karena sebagian di antaranya diduga telah dibebani utang sejak proses pemberangkatan. Akibatnya, korban merasa terikat dan harus bekerja untuk membayar utang tersebut.
Rika menyebut sejumlah korban berasal dari kelompok usia muda, termasuk yang masih di bawah umur. Latar belakang pendidikan mereka umumnya lulusan SMP dan SMA, bahkan sebagian di antaranya mengalami putus sekolah.
Korban Mendapat Pendampingan Psikologis dan Hukum
Dalam penanganan korban yang baru dirujuk Polresta Bandung sejak Kamis malam, UPTD PPA Kabupaten Bandung melaksanakan serangkaian kegiatan pemulihan di shelter.
Kegiatan diawali dengan salat Subuh bersama, olahraga pagi, dan makan pagi. Selanjutnya, korban menjalani asesmen oleh konselor serta mendapatkan pendampingan psikososial. UPTD PPA juga memenuhi kebutuhan dasar korban, termasuk penyediaan makan siang dan makan sore.
Korban tersebut merupakan korban TPPO dari Malaysia dengan dugaan keterlibatan pelaku dari wilayah Dayeuhkolot. Penanganan juga berkaitan dengan orang tua dari anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) berinisial S dan A, yang sebelumnya telah dilakukan reunifikasi dengan keluarganya.
Saat ini, para korban juga mendapatkan pendampingan psikologis dan hukum melalui tenaga ahli psikolog serta tenaga ahli hukum yang tersedia di UPTD PPA. Fasilitasi tenaga ahli tersebut merupakan bagian dari dukungan Pemerintah Kabupaten Bandung di bawah kepemimpinan Bupati Bandung.
Selain pendampingan langsung, Rika menegaskan edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya TPPO terus dilakukan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan bidang terkait. Upaya tersebut penting karena banyak korban berasal dari kelompok usia di bawah umur.
Polresta Bandung Libatkan Pemkab dalam Pemulihan Korban
Sementara itu, Kapolresta Bandung Kombes Pol. Tri Subartono mengatakan pihaknya meminta dukungan UPTD PPA Dalduk PPA Kabupaten Bandung setelah para korban berhasil dipulangkan dan menjalani pemeriksaan.
“Setelah kita bisa memulangkan para korban ini sampai kita melakukan pemeriksaan, kita pun meminta pendampingan dari UPTD PPA Dalduk PPA Pemkab Bandung agar para korban ini bisa mendapat konseling,” kata Tri.
Ia mengapresiasi penanganan yang diberikan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi kepada para korban. Menurutnya, pendampingan tersebut penting agar korban dapat memulihkan kondisi psikologis dan kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Alhamdulillah, dalam beberapa hari ini korban sudah mendapatkan penanganan dari pemerintah Kabupaten maupun provinsi, agar mereka bisa kembali melaksanakan kegiatan aktivitasnya,” ujarnya.
Kolaborasi antara kepolisian dan pemerintah daerah tersebut menjadi bagian penting dalam penanganan kasus TPPO. Sebab, perlindungan terhadap korban tidak berhenti setelah proses penyelamatan dan pemulangan, tetapi harus dilanjutkan dengan pemulihan psikologis, pendampingan hukum, serta dukungan sosial dan pendidikan.
UPTD PPA Kabupaten Bandung pun terus mendorong peningkatan edukasi kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan penghasilan tinggi, tetapi tidak disertai prosedur penempatan pekerja migran yang resmi dan jelas.***
