SOREANG, balebandung.com – Polresta Bandung mengungkap dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pelanggaran Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diduga dilakukan dengan modus menawarkan pekerjaan ke luar negeri dengan iming-iming penghasilan hingga puluhan juta rupiah.
Dalam pengungkapan tersebut, Satreskrim Polresta Bandung mengamankan dua orang tersangka berinisial AF (24) dan IY (24). Sementara dua orang lainnya berinisial WY dan IR diketahui masih berada di Malaysia dan hingga saat ini masih dalam proses pengembangan penyidikan.
Kapolresta Bandung Kombes Pol. Dr. Tri Suhartanto, S.H., M.H., M.Si., mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan orang tua salah seorang korban berinisial SSA (19).
“Kasus ini bermula dari adanya tawaran pekerjaan melalui media sosial dengan iming-iming penghasilan kurang lebih Rp30 juta. Namun dalam prosesnya, korban diduga direkrut untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial di Malaysia,” ujar Kapolresta Bandung saat ekspos kasus TPPO di Mapolresta Bandung, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan hasil penyelidikan, dugaan tindak pidana tersebut bermula pada akhir Juni 2026 melalui sebuah grup WhatsApp bernama Tembak Langit. Tersangka AF diduga memposting tawaran pekerjaan bagi perempuan untuk bekerja di luar negeri.
Korban SSA yang tertarik dengan tawaran tersebut kemudian menjalin komunikasi dengan AF. Selanjutnya, korban diarahkan untuk berkomunikasi dengan tersangka IY dan mendatangi rumahnya di wilayah Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
Korban kemudian sempat tinggal selama beberapa hari di rumah IY sambil menunggu proses pemberangkatan ke Malaysia. Dalam komunikasi sebelumnya, korban disebut mendapat informasi bahwa sejumlah kebutuhan keberangkatan, termasuk pembuatan paspor, akan ditanggung.
Namun, paspor yang dijanjikan tidak kunjung dibuatkan. Pada 11 Juli 2026, korban kemudian diberangkatkan dari wilayah Kabupaten Bandung menuju Jakarta sebelum melanjutkan perjalanan melalui Pontianak.
“Setelah tiba di Pontianak, korban dijemput oleh travel yang telah disiapkan. Dari hasil penyelidikan, terdapat dugaan korban masuk ke wilayah Malaysia secara tidak resmi,” kata Kapolresta.
Setibanya di Malaysia, korban diduga tinggal di rumah WY dan IR. Lokasi tempat tinggal tersebut disebut tidak jauh dari kawasan lokalisasi. Berdasarkan keterangan yang diperoleh penyidik, IR diduga berperan mengatur sistem pekerjaan serta pembayaran terhadap para korban.
Dalam sistem tersebut, korban diduga menerima sekitar 50 persen dari uang yang diperoleh dari pelanggan.
Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan praktik penjeratan utang terhadap korban. Tersangka IY diduga memberikan sebuah telepon genggam kepada korban dengan ketentuan pembayaran dilakukan setelah korban bekerja di Malaysia.
Kombes Pol Tri menjelaskan, proses pemberangkatan korban diduga dilakukan secara tidak prosedural. Hal tersebut karena tidak terdapat perjanjian atau kontrak kerja dan proses penempatan diduga dilakukan melalui perseorangan.
Merasa menjadi korban eksploitasi, SSA kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kuching, Malaysia.
Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak terkait di Malaysia melakukan penanganan dan menemukan sejumlah warga negara Indonesia. Para korban kemudian diproses untuk dipulangkan ke Indonesia melalui koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk BP3MI dan kepolisian.
Sementara itu, dua orang yang diduga terlibat lainnya, yakni WY dan IR, masih berada dalam penanganan pihak imigrasi Malaysia dan perkaranya terus dikembangkan oleh penyidik.
Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua unit telepon genggam, foto tiket perjalanan, bukti percakapan antara korban dan tersangka, foto korban saat berada di Malaysia, serta dokumen paspor.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 4 dan/atau Pasal 10 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Selain itu, para tersangka juga dijerat Pasal 81 juncto Pasal 69 serta Pasal 83 juncto Pasal 68 UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Dalam ketentuan tersebut, pelaku dapat terancam hukuman pidana penjara hingga 15 tahun dalam perkara TPPO. Sementara untuk pelanggaran terkait penempatan pekerja migran Indonesia secara perseorangan dan tidak memenuhi persyaratan, pelaku dapat terancam pidana penjara paling lama 10 tahun serta denda hingga Rp15 miliar.
Tri menegaskan, Polresta Bandung akan terus melakukan pengembangan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut, termasuk menelusuri keberadaan para pihak yang saat ini masih berada di luar negeri.
“Kami akan terus mengembangkan perkara ini dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengungkap seluruh jaringan yang diduga terlibat. Kami juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri yang menjanjikan penghasilan besar, terutama apabila proses penempatannya tidak melalui prosedur resmi,” pungkas Tri.***
