Deputi Informasi dan Data KPK RI Hary Budiarto di Ruang Tengah Bale Kota Bandung, Selasa (18/10). by Humas Pemkot Bandung
BALEKOTA – Kota Bandung sudah membuktikan bahwa penggunaan teknologi dapat mencegah tindakan penyelewengan dan korupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menuturkan, teknologi dapat mencegah oknum yang ingin menyiasati sistem dengan cara yang cerdas dan sistematis.
“Potensi korupsi di Kota Bandung sudah jauh berkurang sejak kami merubah sistem dari manual ke digital. Melalui sistem itu, kita bisa menjaga agar jangan sampai masyarakat bertemu dengan petugas sehingga menghindari percaloan, pungli, atau penyimpangan lainnya,” jelas Ridwan saat menerima kunjungan KPK di Ruang Tengah Balai Kota Bandung, Selasa (18/10/16).
Kunjungan KPK tersebut dalam rangka persiapan peluncuran aplikasi “JAGA” oleh KPK pada 9 Desember 2016 oleh Presiden Joko Widodo. Aplikasi ini akan membangun transparasi lembaga, baik dari segi keuangan maupun pelayanan publik lainnya.
“Sehingga dengan begitu semua sekolah, puskesmas, rumah sakit, harus tahu ada monitoring pelayanan pelayanan publik dan keuangan yang harus transparan yang bisa diakses warga,” tutur Ridwan.
Aplikasi ini disambut baik olehnya sebab sejalan dengan visi Kota Bandung untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui teknologi. Oleh sebab itu, Kota Bandung dipilih KPK untuk mewakili kota-kota percontohan yang akan meluncurkan pertama kali aplikasi ini.
“Bandung dijadikan kota percontohan oleh KPK selain DKI Jakarta, Semarang, dan Surabaya untuk melaunching aplikasi JAGA,” kata Ridwan. Terlebih lagi, Kota Bandung telah mengantongi penghargaan dari KPK atas aplikasi e-Gratifikasi yang dinilai mampu mencegah korupsi.
Untuk melengkapi aplikasi tersebut, Ridwan dan tim tengah mengkaji apakah aplikasi serupa yang dimiliki Kota Bandung, seperti SIP, e-Kecamatan, e-Kelurahan, e-Gratifikasi, dan sebagainya dapat ditautkan dengan aplikasi milik KPK itu.
Hal tersebut dimaksudkan agar kedua lembaga bisa saling menghubungkan data sehingga hasilnya akan lebih integral, akurat dan akuntabel. “Sudah saya tugaskan Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Perizinan. Tiga dinas itu yang akan melakukan koordinasi itu,” imbuh Ridwan.
JAGA merupakan aplikasi mobile berbasis Android yang dirilis KPK sebagai sistem agar data keuangan di lembaga-lembaga dapat diakses masyarakat. Aplikasi ini sudah dapat diunduh di Play Store. Namun secara resmi, JAGA baru akan diluncurkan Presiden RI Desember mendatang.
Saat ini, JAGA baru dapat memfasilitasi 3 bidang, yakni bidang pendidikan, kesehatan, dan perijinan. Di bidang kesehatan, aplikasi ini akan dapat mengakses data keuangan rumah sakit, data pelayanan, hingga data kamar kosong untuk pasien. Data tersebut diperoleh dari Kementerian Kesehatan.
Sementara di bidang pendidikan, masyarakat akan bisa mengakses berbagai informasi pendidikan di sekolah-sekolah berdasarkan data yang diperoleh dari DAPODIK. Ada pula JAGA Perijinan, yang juga akan memonitor aktivitas perijinan di daerah-daerah yang juga bisa diakses masyarakat.
Aplikasi ini masih akan terus dikembangkan. Saat ini, fitur yang sudah tersedia selain informasi-informasi tersebut adalah fitur testimoni yang akan memberikan penilaian masyarakat tentang pelayanan publik yang mereka rasakan.
Deputi Informasi dan Data KPK RI Hary Budiarto menerangkan aplikasi ini bertujuan untuk melibatkan partisipasi publik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Fitur testimoni dan pengaduan yang ada pada aplikasi ini akan memudahkan KPK untuk mendapatkan informasi tentang tindak pidana korupsi. Hary pun yakin Kota Bandung adalah salah satu tempat tepat untuk mengaktivasi aplikasi ini.
“Saya merasa ini akan berhasil dijalankan di Kota Bandung. Karena di Bandung, masyarakatnya sangat cerewet dan teknologis,” ujar Hary. Hal ini baik karena akan mempermudah kinerja KPK dalam memonitor potensi korupsi di Indonesia.
