BANDUNG, Balebandung.com – Kegiatan Jambore Pemuda Nasional yang digelar Komite Pemuda Nasional Indonesia (KNPI) versi Fahd A Rafik hasil dari Kongres Luar Biasa (KLB), membuat DPD KNPI Jabar merasa gerah. Berdasarkan aturan organisasi hasil Kongres Pemuda Papua, keberadaan KNPI hasi KLB sangat tidak memenuhi syarat.
Ketua DPD KNPI Jabar Saca Suhendi mengatakan, terjadinya KLB waktu itu tidak dihadiri DPD tingkat satu se-Indonesia, bahkan tidak dihadiri oleh OKP nasional secara mayoritas. Akan tetapi, dari hasi KLB tersebut, pemerintah telah mengeluarkan SK Kemenkumham yang atas nama perkumpulan DPP KNPI, bukan perkumpulan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau yang disingkat KNPI.
“Ini jelas sudah beda surat keputusan dan beda organisasi, akibat dari perbedaan SK,” jelas Saca ketika ditemui di Sekretariat DPD KNPI Jabar, Jumat (18/11/16).
Melihat kondisi ini, pihaknya telah memerintahkan kepada seluruh DPD KNPI tingkat II se-Jabar agar tidak menghadiri acara tersebut. Sebab DPD KNPI Jabar tetap merujuk pada Kongres di Papua, bukan hasil KLB.
Saca menegaskan, penggunaan lambang KNPI yang digunakan versi KLB sebetulnya tidak diperkenankan, bahkan termasuk sebuah pelanggaran.
Beberapa pelanggaran yang dilakukan DPP KNPI versi KLB yaitu secara sepihak memberikan caretaker terhadap DPD KNPI Jabar. Padahal berdasarkan aturan caretaker dapat diberikan bila Ketua KNPI Jabar melakukan pelanggaran hukum atau tidak menjalankan organisasi secara semestinya.
“Tapi ini kan caretaker-nya juga dari versi KNPI KLB, sehingga itu tidak kami anggap penting dan bukan fatsun saya yang merujuk pada hasil Kongres Papua di bawah kepemimpinan Rifat Darus,”cetus Saca.
Dirinya menilai dengan digelarnya acara Jambore Pemuda Nasional tersebut diharapkan seluruh organisasi kepemudaan yang tegabung di DPD KNPI agar menahan diri dan jangan melakukan tindakan yang merusak tatanan persatuan pemuda. Selain itu, imbuh Saca, langkah yang akan diambil atas keberadaan KNPI versi KLB di Jabar ini pihaknya akan menempuh jalur konstusional, temasuk melakukan konsolidasi seluruh OKP dan DPD tingkat II se-Jabar.
Disinggung bila ada OKP atau oknum angggota yang terlibat dalam kegiatan itu, dirinya meyakini bahwa mereka yang tergabaung di KNPI versi KLB adalah hanya sebatas oknum saja dan bukan dari ketua OKP ataupunn Ketua KNPI tingkat kabupaten/kota.
“Mereka sudah menyatakan sikap tetap mendukung di bawah kepemimpinan saya, karena mereka di SK-kan dan dilantik oleh saya. Sedangkan untuk oknum yang terlibat, maka akan diselesaikan secara mekanisme organisasi yang berlaku,”pungkas Saca.***
