SOREANG – Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang makin pesat jadi kebutuhan utama di segala sektor kehidupan manusia. Menyikapi hal itu, Pemkab Bandung harus dapat memanfaatkan kemajuan TIK tersebut dalam meningkatkan kualitas layanan publik secara lebih efektif dan efisien.
Namun tidak dapat dipungkiri, untuk mengalihkan penyelenggaraan pemerintahan dari yang berbasis manual menjadi elektronik membutuhkan proses dan upaya yang relatif besar.
“Kendati demikian, mengingat manfaat yang akan didapat dari teknologi ini cukup banyak, maka pengelolaan dan penggunaan TIK dalam pemerintahan ini menjadi mutlak dilakukan,” ungkap Asisten Administrasi Setda Kabupaten Bandung, Diar Irwana SH saat Sosialisasi Peraturan Bupati Bandung Bidang TIK, di Bale Sawala Soreang, Senin (21/11/16).
Diar menjelaskan, sebagaimana amanat Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government (e-Gov), maka pemanfaatan TIK saat ini menjadi hal yang sangat penting.
Secara kelembagaan, kata Diar, di Kabupaten Bandung e-Gov ini dikelola Badan Arsip Perpustakaan dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI). “Mencakup aplikasi pengelolaan Website, Layanan Publik dan Manajemen Kepemerintahan,” sebutnya.
Secara rinci ia menguraikan, beberapa kegiatan yang sudah dilakukan secara elektronik tersebut, diantaranya adalah pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data Kabupaten Bandung yang mengkoneksikan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah). “Dan digunakan untuk menjalankan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Keuangan dan daftar hadir elektronika/SIMPEG secara online,” urainya.
Untuk aplikasi Layanan Publik, di rumah sakit sudah diterapkan SIM (Sistem Informasi manajemen) yang sudah diintegrasikan dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), kemudian SIM Puskesmas, PB Online, SIM Perizinan, dan SiMacan (Sisten Informasi Manajemen Kecamatan).
“Sedangkan aplikasi Manajemen Kepemerintahan, program yang sudah dilakukan antara lain mencakup RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) On Line, e-Monev, SIMDA Barang dan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum),” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Kepala BAPAPSI Kabupaten Bandung, Tri Heru Setiati, SH, SP1 mengakui dalam menghadapi penyelenggaraan pemerintahan secara online masih menemui beberapa kendala. Diantaranya, belum memadainya infrastruktur telekomunikasi di beberapa kecamatan seperti Rancabali, Kertasari, Pacet dan Kecamatan Arjasari.
“Kendala yang ditemui adalah belum terintegrasinya aplikasi-aplikasi layanan publik dan SDM (Sumber Daya Manusia) di bidang TIK belum optimal,” ungkap Tri.
Tri mengatakan, mengingat investasi bidang TIK relatif mahal, maka untuk menghindari inefisiensi dan inefektivitas, seyogyanya pembangunan dan pengembangan program TIK dapat direncanakan dan dikoordinasikan dengan baik dan tidak tumpang tindih satu sama lain.
“”Sehubungan hal itu, maka diperlukan regulasi yang mengatur kebijakan umum e-Gov, Tata Kelola Infrastruktur, aplikasi dan kelembagaan serta SDM TIK yang diatur dalam peraturan Bupati Bandung,” tandasnya.
Sedikitnya 100 orang mengikuti kegiatan tersebut terdiri dari unsur OPD dan kecamatan. Adapun materi kegiatan diantaranya menyangkut tentang peran OPD Pengelola TIK dalam Penyelenggaraan e-Gov di Kabupaten Bandung, Sosialisasi Perbup TIK dan Rencana Pengembangan e-Gov Kabupaten Bandung Tahun 2017-2021 serta pentingnya Tata Kelola TIK dalam penyelenggaraan e-Gov di Kabupaten Bandung yang disampaikan oleh Soni Fajar, ST, MT dari Universitas Telkom.
“Kita berharap seluruh OPD di lingkup Pemkab Bandung dapat menjadikan Perbup TIK ini, sebagai pedoman dalam melaksanakan program atau kegiatan pemanfaatan TIK di lingkunganya masing-masing,” ucap Tri..
