BANDUNG – Pemkot Bandung akan mengujicoba sebuah sistem informasi berbasis smartphone bernama Aplikasi Ojek Daerah (AKOD), sebuah aplikasi bagi para tukang ojek pangkalan yang dikelola oleh seorang koordinatornya di setiap pangkalan ojek.
“Kita menyiapkan aplikasi ojek daerah sebagai bagian dari kita menyelesaikan permasalahan informal di bidang transportasi. Kita tahu ojek memang tidak terwadahi dalam sistem perhubungan formal, tapi bagaimanapun kita pemerintah berkewajiban melakukan penataan,” ungkap Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Pendopo Kota Bandung, Sabtu (27/2/16)
Dengan menyiapkan aplikasi mirip Go-Jek yang telah beredar, Ridwan mengatakan perbedaannya aplikasi Go-Jek dan AKOD, “Aplikasi AKOD ini, pelanggan bisa memesan ojek dengan tekoneksi langsung dari koordinator pangkalan ojek yang diinginkan, ini adalah sistem yang sifatnya tidak kita intervensi yang dikelola oleh mereka sendiri, jadi tidak ada berbentuk perusahaan terkelola seperti Go-Jek, pokoknya mereka langsung dengan user dan peran kita hanya mengawasi saja,” terang Emil.
Lebih lanjut dijelaskannya, AKOD merupakan sistem baru yang diserahkan kepada koperasi ojek dan tidak ada perusahaan swasta di tengahnya. Mereka akan mengelola sendiri seperti apa pergerakan keuangannya, pemerintah hanya mengatur mempersiapkan sebuah sistem informasi tinggal pakai.
Aplikasi AKOD tersebut secara mandiri dikelola koordinator ojek sesuai dengan kulturnya di tiap pangkalan, koordinator menerima pesanan online yang nantinya akan menugaskan mendistribusikan pada siapa siapa sesuai dengan antrean yang akan menerima order di bawah kendalinya.
Kelebihan aplikasi AKOD, tukang ojek tidak harus mempunyai smartphone hanya koordinatornya saja, menggunakan sistem antrian, edukasi hanya untuk koordinator, dan bagi pemerintah dapat membuat sistem pangkalan yang meliputi penentuan lokasi serta jumlah pangkalan.
“Dengan begitu ojek pangkalan bisa mendapat order lebih banyak, kesejahteraan meningkat, pelanggan juga nyaman bisa memesan kapan saja berhubungan langsung dengan koordinator, dengan begitu meringankan beban mereka tidak ada alasan untuk menunggu di pangkalan,” kata Emil.
Saat ini pihaknya tengan melakukan sosialisasi dengan me-mapping titik-titik GPS pangkalan, setelah itu awal April di-launching secara resmi. “Minggu depan Kepala Dinas Perhubungan akan melakukan sosialisasi pada mereka, dalam dua minggu pemetaan titik-titik pangkalan ojek, kemudian penentuan tarif regulasi perkilometernya berapa, mudah-mudahan dengan ini angkutan informal ini bisa kita tata,” ungkapnya.
Nantinya seluruh tukang ojek pangkalan di Kota Bandung diwajibkan teregister data nama dan foto, “Bagi saya tidak masalah ikut Go-Jek atau AKOD, yang penting saya bisa memastikan tidak ada ojek liar yang manual, aplikasi ini untuk mengisi kebutuhan tukang ojek yang tidak tertampung oleh Go-Jek yang dikelola swasta,” pungkas Emil.
