CIMAHI – Baru saja menyatakan berkoalisi dengan PDI Perjuaangan (PDIP) dan Hanura, namun beberapa pengurus kubu PPP Kota Cimahi membantah komitmen yang dilakukan oleh pihak Jalaludin Sayuti. Sebab kepengurusan Jalaludin dianggap tidak sah dan dilakukan tanpa proses dan mekanisme AD/ART partai serta tidak berkonsultasi dengan DPW PPP Jabar.
Ketua DPC PPP Cimahi Endang Saefulloh menegaskan kepengurusan PPP Cimahi di bawah pimpinan Jalaludin Sayuti tidak sah. Karena itu komitmen koalisi dengan PDIP dan Hanura juga dianggap tidak mewakili partai.
“Jalaludin mengaku Ketua DPC PPP Cimahi dan mendeklarasikan koalisi dengan PDIP-Hanura itu tidak sah karena hanya mengatasnamakan pribadi,” kilah Endang yang didampingi Ketua PAC Cimahi Tengah Agus Solihin dan Ketua Fraksi PPP DPRD Cimahi Siti Yanti , Rabu (23/3/16).
Lebih lanjut Endang menerangkan berdasar surat keputusan dan SK DPW PPP Jabar, Jalaludin sudah diberhentikan dari jabatan Ketua PPP Cimahi per Mei 2015 dan jabatan tersebut sekarang dipegang oleh Endang Saefulloh. Dengan demikian, DPC PPP Cimahi tidak mengakui aksi koalisi tersebut dan telah disampaikan ke PDIP Cimahi. “Sudah kita jelaskan soal itu, namun kami tetap tidak bisa melarang orang lain,” ungkapnya.
Ketua PAC PPP Cimahi Tengah Agus Solihin mengatakan alasan pemecatan Jalaludin Sayuti dari jabatan ketua karena para kader PPP dan pengurus PAC hingga ranting menyatakan mosi tidak percaya atas kepemimpinannya yang dianggap melanggar AD/ART partai. “Di jajaran Fraksi PPP DPRD Cimahi, kami solid berada di bawah jajaran Endang Saefulloh,” tandas Agus. (fik)
