BANDUNG – Tugas pemerintah sudah seharusnya selalu menjaga kemaslahatan umat lebih utama dibandingkan sekadar mengakomodir kepentingan investor, apalagi asing, yang kerap memiliki kepentingan sendiri.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menunjuk contoh dalam kasus taksi aplikasi vs taksi reguler misalnya, kemaslahatan itu mengacu layanan yang menyangkut institusi yang memenuhi perundangan yang ada, serta memiliki banyak pekerja dan keluarga yang bergantung kepadanya.
Pun demikian, sambung gubernur, layanan eksisting harus terus ditingkatkan sehingga tidak malah tertekan oleh inovasi. Fokus fungsi pemerintah sendiri bukan terlibat langsung penentuan mekanisme harga atau tarif pasar, namun meregulasi tatanan agar tetap keadilan dan kondusivitas terus terjadi.
“Literatur yang saya baca, jika dulu invansi dilakukan dengan penguasan lahan, sekarang invasi bisa saja lewat investor global. Sebagaimana diajarkan Islam, kita tidak boleh menolak mereka, tapi kita harus selalu memproteksi kepentingan nasional,” ungkap Aher saat menerima kandidat ketua Forum Alumni Universitas Telkom (FAST) Ahmad Nugraha Rahmat di Gedung Pakuan, Sabtu (26/3) malam.
Menurut Aher, proteksi dinilai perlu karena agenda investor global tak selalu menguntungkan masyarakat lokal. Indonesia sekedar menjadi tempat produksi karena bea upahnya murah, namun pengenaan pajaknya disiasati demikian rendah. Faktanya, produk/jasa tersebut melambung setelah masuk pasar internasional.
Selain itu, agenda lain juga terjadi manakala serapan data lokal diambil sepenuhnya investor global yang beroperasi di Indonesia. Suatu hari, data tersebut bisa digunakan untuk kepentingan bisnis yang lebih besar.
“Sebagaimana ajaran Islam, kita terbuka dengan investor manapun termasuk asing. Tapi peran pemerintah harus terus masuk di sana. Bukan menentukan tarif atau harga karena itu mekanisme pasar berlalu. Perannya adalah mengatur agar kepentingan nasional tetap terjaga,” paparnya.
Kata Aher, proteksi menjadi perlu agar pengusaha nasional tetap bisa hidup. Apalagi mereka sudah nyata membayar pajak dan memenuhi regulasi yang ada. Jangan malah investor asing bisa mengakali perpajakan sembari pemain lokal di dalam negeri malah kian terpuruk.
Ahmad Nugraha Rahmat menambahkan, kedaulatan data dan informasi kian vital saat ini karena tren global menunjukkan tren bisnis monetisasi data dan informasi pada suatu negara guna meningkatkan nilai pasar sebuah perusahaan.
“Kita memerlukan banyak kajian terhadap masterplan lintas sektor ,setelah investor global ramai masuk di Indonesia, terutama dengan bisnis berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK). Jangan sampai kita jadi gigit jari di akhir karena kuenya banyak diambil lari pemain global,” kata Ahmad.
Kandidat Ketua Umum FAST ini mengungkapkan, riset Deloitte (2015) di Australia menunjukkan, layanan transportasi cerdas berbasis aplikasi terbukti paling kuat menurunkan bea pencarian baik untuk penumpang/sopir.
Ini membuat tarif layanan lebih rendah 20% dari taksi reguler karena tak ada bensin habis buat ngetem, misalnya. Penumpang sendiri diuntungkan yang jika dikalkulasikan mencapai USD 81,1 juta/tahun.
“Hal menarik lainnya menurut Deloitte, bahwa banyak masyarakat yang tertarik pakai karena permintaan dibentuk secara viral. Jadi pasar ada karena perubahan gaya hidup digital, bukan semata-mata karena aplikasinya disediakan,” ungkapnya.
Dengan demikian, ujar dia, masterplan transportasi harus dilihat kembali. Jangan-jangan yang ada sekarang belum mengantisipasi bentuk bisnis baru transportasi. Masterplan harus disesuaikan dengan perubahan zaman dan tuntutan masyarakat Indonesia yang serba digital dan terkonekasi dalam banyak jejaring maya.
“Dalam hemat saya, regulasi harus adaptif. Masterplan dan regulasi harus selaras perubahan zaman. Pun demikian, startup TIK juga tetap harus melihat aspek lokal secara matang,” pungkasnya.
