SOREANG,balebandungcom – Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Maulana Fahmi menyatakan, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) cukup berat bagi masyarakat.
“Dinamika kenaikan BBM itu ada di DPR RI dan Pusat. Tapi kami di daerah cukup menyesalkan dengan kenaikan BBM itu. Dampaknya banyak, biaya produksi semakin naik. Kemungkinan biaya hidup akan lebih meningkat,” kata Maulana Fahmi kepada wartawan di Soreang, Senin (5/9/2022).
Kenaikan BBM itu, kata Maulana Fahmi, tidak dibarengi dengan kenaikan gaji atau penghasilan. “Masyarakat pada umumnya, akan merasakan dampak uang belanja akan mengalami kenaikan karena BBM naik dampaknya ke harga-harga,” tuturnya.
Dengan adanya kenaikan harga BBM itu, katanya, ada kompensasi dari pemerintah yang dinilai cukup membantu bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
“Itu cukup membantu, tapi secara makro, inflasi bisa tinggi. Kenaikan harga BBM ini yang paling terdampak masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan pangan atau bantuan sosial perlu kita antisipasi,” katanya.
Maulana Fahmi juga menghawatirkan terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), setelah kenaikan BBM. “Tetapi datanya belum dapat. Hal itu perlu diantisipasi. Artinya, program pengentasan kemiskinan dan permasalahan kemiskinan perlu diperkuat,” katanya.
Maulana Fahmi pun menyebutkan, bahwa Wapres Ma’ruf Amin sempat mengatakan miskin ekstrem di Kabupaten Bandung. “Antisipasi dari pemerintah tentunya perlu dilakukan. Pemerintah mau tidak mau harus menyiapkan bantuan sosial langsung atau tidak langsung. Walau sudah dikaper oleh pusat, di Kabupaten Bandung juga harus ada. Kita juga lihat beban APBD-nya cukup atau apa enggak atau bisa juga kolaborasi dengan program-program yang sudah ada,” katanya.
Menurutnya, kenaikan BBM ini akan menjadi salah satu faktor ekonomi menimbulkan permasalahan di masyarakat. “Jadi antisipasinya luar biasa,” katanya.
Disebutkannya, di DPRD Kabupaten Bandung juga membuat Perda Inisiatif, yaitu Perda Ketahanan Keluarga karena keluarga harus punya daya tahan.
“Mulai dari edukasinya, hak kewajiban suami istri, hak kewajiban anak, nah bagaimana keluarga itu harus kuat secara ekonomi. Kuat secara psikologi, sehingga tidak terjadi perceraian,” katanya.
Ia juga berharap ada program pemberdayaan dan latihan kewirausahaan. Maulana Fahmi mengatakan, untuk mengantisipasi gejolak masalah kemiskinan, ekonomi, bisa lebih efektif dan tepat sasaran.
“Yang pasti gejolak itu ada. Kemudian ada yang demo, itu bagian dari dinamika bernegara,” katanya.***
