SOREANG, Balebandung.com – KPU Kabupaten Bandung menggelar sosialisasi tahapan dan konsolidasi pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di Sutan Raja Soreang, Selasa (29/11/22).
Staf Ahli Bupati Bandung Bidang Politik Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Bandung Mochamad Usman mengatakan kegiatan ini menjadi titik awal untuk semua berkonsolidasi kembali dan merapatkan barisan sesuai dengan peran masing-masing.
“Ini untuk mengoptimalkan agar penyelenggaraan pemilu sukses, sehat, selamat, aman dan tertib. Sesuai dengan porsinya masing-masing,” kata Usman mewakili Bupati Bandung Dadang Supriatna.
Usman menyatakan sosialisasi ini perlu dilakukan secara masif dan saling membantu sesuai dengan peran masing-masing, terutama yang berada di wilayah.
“Tapi ternyata alhamdulillah, yang kekhawatiran sosialisasinya kurang, ternyata KPU membuktikan di tahapan awal rekrutmen adhoc PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) melebihi dari yang target,” kata Usman.
Pada sosialisasi itu diungkapkan, imbuh Usman, setiap kecamatan lima orang untuk menjadi anggota PPK dan secara keseluruhan mencapai 155 orang yang akan bertugas di 31 kecamatan di Kabupaten Bandung.
“Ini ada sekitar 1.700 orang lebih yang mendaftar dalam rekrutmen PPK ke KPU Kabupaten Bandung tersebut. Itu membuktikan bahwa tersampaikan informasinya kepada masyarakat. Nanti kita cek lagi di tahap berikutnya,” kata Usman.
Makanya, lanjut Usman, sosialisasi ini, koordinasi, komunikasi terus berjalan dengan baik. “Baik itu penyelenggara dengan aparat pengamanan, dan juga pihak Pemda atau pemerintah pihak yang memberikan fasilitasi dan dukungan,” ujarnya.
Usman pun mengungkapkan kontek pelaksanaan pemilu dan pilkada. Pelaksanaan pemilu langsung oleh pemerintah pusat. “Jadi peran Pemda hanya memberikan dukungan apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat, sehingga anggarannya berbeda. Kalau pemilu anggarannya langsung dari APBN. Nah kalau pemilu ini, jadi kita bagaimana suporting yang diperintahkan oleh pemerintah pusat. Nah kecuali dengan Pilkada, itu sudah tanggungjawab daerah,” tuturnya.
Usman pun berharap untuk mensukseskan pemilu mendatang, baik KPU maupun Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), berlakulah sesuai dengan aturan main yang ada. “Sesuai dengan kode etiknya,” tandasnya.
Kemudian dari sisi pemerintah secara luas, Usman menyebutkan, baik itu Pemda, TNI, Polri, sebagai pendukung dari aspek pengamanan maupun fasilitasi dari sarana dan prasarana.
“Khusus di Pemda sendiri, mendukungnya adalah aspek kesekretariatan. Nanti ada PPS (Panitia Pemungutan Desa) di desa, perlu kantor dan fasilitas ruangan. Kemudian PPK di kecamatan, difasilitasi oleh camat. Juga nanti ada sekretariat PPK dan PPS. Itu juga akan melibatkan pegawai ASN di kecamatan. Termasuk pegawai di desa,” ujarnya.
Usman juga berharap kepala desa juga berkolaborasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas, sesuai arahan dan perintah dari pimpinan masing-masing (Danramil dan Kapolsek).
“Kemudian camat juga jelas, arahan dari Pak Bupati. Ini semua nanti berkolaborasi mendukung dan mengantisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya titik-titik rawan banjir, makanya dalam sosialisasi hadir dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Sudah ada pemetaan di mana TPS (Tempat Pemungutan Suara) atau lokasi rawan banjir sudah diantisipasi sejak sekarang dan lain sebagai,” katanya.
Usman juga menyebutkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang, berdasarkan informasi sudah ada dana cadangan. “Dana cadangan ini akan selesai pada tiga tahap dan mudah-mudahan dipenuhi dan selesai pada 2024, yaitu dimulai pada tahun 2022, tahun 2023 dan terakhir tahun 2024. Tinggal sekarang berkaitan dengan kebutuhan penganggaran harus banyak koordinasi dengan Badan Kesbangpol dan Kabag Tapem,” katanya.***
