BANDUNG – Mulai 1 Januari 2017 alih kelola SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi secara resmi dilakukan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Namun, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengungkapkan segala urusan terkait administrasi alih kelola tersebut bakal beres Oktober 2016.
“Peralihan itu terakhir Oktober. Oktober itu semua administrasi udah selesai baik SDM, aset, termasuk dokumen selesai. Tapi kita ingin cepet-cepet di awal Oktober 2016,” kata gubernur usai orasi ilmiah di Wisuda STIE Ekuitas di Gor BJB Jl. Naripan, Bandung, Sabtu (30/4/16). “Adapun penyerahan secara resmi ya, semua pembiayaan, penggajian, dan lain-lain itu 1 Januari 2017,” tambah Aher.
Untuk itu, semua hal terkait SMA/SMK yang ada di seluruh Jawa Barat secara resmi akan tercatat dalam manajemen pengelolaan pemprov pada Oktober. Menurut Aher, alih kelola tersebut jadi sesuatu yang ideal karena ada pembagian kewenangan pendidikan, yakni pendidikan dasar (TK, SD, dan SMP) dikelola oleh pemkab/pemkot, pendidikan menengah (SMA/SMK) oleh pemprov, dan pendidikan tinggi oleh pemerintah pusat.
Aher berkeinginan semua sekolah khususnya sekolah tingkat SMA/SMK bisa menjangkau seluruh masyarakat usia sekolah atau pelajar yang ada di Jabar. Untuk itu, pihak pemprov pun akan membangun ratusan sekolah baru untuk SMA/SMK serta ribuan ruang kelas baru untuk mendukung hal tersebut.
“Semua masyarakat akan dibuka akses untuk bersekolah sebanyak-banyaknya, baik ke sekolah negeri maupun swasta karena nanti BOS Pemerintah Provinsi akan berlaku untuk (sekolah) swasta juga,” ungkap Aher. Dengan alih kelola tersebut, Pemprov Jabar pun akan menambah jumlah pegawai negeri, yaitu sekitar 28 ribu PNS baru yang merupakan para guru dari SMA.
