SOREANG, balebandung.com – Badan Pengurus Daerah Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan, dan Industri Indonesia Provinsi Jawa Barat (BPD ARDIN Jabar) periode 2025-2030 resmi dilantik oleh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat ARDIN Bambang Soesatyo, di Grand Sunshine Soreang, Sabtu 8 November 2025.
Mereka yang dilantik hasil Musyawarah Daerah Provinsi (Musdaprov) III Jabar antara lain Ketua ARDIN Jabar Tb. Raditya Indrajaya, Sekretaris Umum Migi Primerda, Bendahara Umum Teguh Panjireza serta para pengurus ARDIN Indonesia Provinsi Jawa Barat lainnya.
Ketua ARDIN Jabar Raditya menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran pelaku usaha lokal dan memastikan kebijakan penggunaan produk dalam negeri dapat berjalan efektif di daerah.
Raditya mengatakan program utama Ardin Jabar adalah mendorong penerapan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMK), yang mewajibkan pemerintah daerah menggunakan minimal 40 persen produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa.
“Kami melihat implementasi Inpres ini di daerah belum maksimal. Dari total sekitar Rp13 triliun belanja pemerintah di Jawa Barat, hanya sekitar Rp300 miliar yang terserap lewat toko daring. Artinya UMKM lokal belum benar-benar terlibat,” ungkap Didit, sapaan Raditya.
Ia menjelaskan, Ardin Jabar akan berperan sebagai agregator bagi pelaku UMKM agar mereka dapat terhubung dengan sistem pengadaan pemerintah.
“Kami ingin uangnya berputar di daerah. Kalau proyek-proyek besar selalu dimenangkan pengusaha dari luar, ekonomi lokal sulit tumbuh. Ardin hadir untuk menjembatani itu,” tandas Didit.
Didit juga memperkenalkan arah kerja Ardin Jabar yang terangkum dalam akronim “ISTIMEWA” Innovation, Strengthening, Transformation, Integration, Modernization, Empowerment, Wellness, Awareness.
“Konsep ini menjadi kompas kerja kami untuk memperkuat UMKM, koperasi, dan pelaku usaha kecil agar bisa naik kelas dan bersinergi dengan pemerintah,” jelasnya.
Selain itu, Ardin Jabar juga akan mengembangkan kolaborasi dengan koperasi desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih. Program ini diharapkan mampu memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat lokal.
“Sekarang saatnya kolaborasi, bukan persaingan. UMKM itu penopang ekonomi kita. Kalau disiram air, dia tumbuh. Tapi kalau dibiarkan kering, dia mati,” ujarnya.
Sementara itu Bupati Bandung Dadang Supriatna mengucapkan selamat dan sukses kepada Pengurus ARDIN Jabar yang sudah dilantik. Menurut bupati, momentum ini bukan hanya seremonial pengukuhan kepengurusan, tetapi juga awal dari tanggung jawab besar untuk membawa organisasi ARDIN semakin berdaya.
“Kami berharap ARDIN berkontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi daerah, dan mampu menjadi jembatan antara dunia usaha dan pemerintah,” ucap Bupati Dadang Supriatna.
Kang DS menyatakan ARDIN berperan strategis sebagai mitra pemerintah dalam membangun ekosistem perdagangan dan industri yang sehat, efisien, dan berdaya saing.
Di tengah dinamika ekonomi global yang cepat berubah, Bupati Bedas mengatakan, kepengurusan baru ARDIN Jabar juga diharapkan dapat mengambil peran nyata, antara lain dengan memotong mata rantai distribusi untuk menekan biaya kebutuhan pokok dan menjaga kestabilan harga di pasar.
“ARDIN juga diharapkan mampu mendorong digitalisasi usaha di kalangan anggota, terutama pelaku UMKM, agar mampu bersaing di era ekonomi digital serta meningkatkan sinergi dengan Kadin, pemerintah daerah dan pelaku usaha lainnya dalam merumuskan kebijakan yang pro-pengusaha sekaligus pro-rakyat,” tuturnya.
Dalam hal ini, lanjut Bupati, Kabupaten Bandung sebagai daerah dengan potensi ekonomi yang besar di sektor perdagangan, pertanian, dan industri kreatif, membuka ruang kolaborasi luas bagi ARDIN.
“Kami percaya, kehadiran ARDIN Jabar akan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat rantai pasok daerah, memperluas pasar komoditas unggulan lokal, serta meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro dan menengah agar naik kelas,” ujarnya.
Kang DS bilang, sinergi ini juga sejalan dengan misi kedua Pemerintah Kabupaten Bandung, yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan.
“Dunia usaha membutuhkan organisasi yang dinamis, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman,” ucapnya.
Untuk itu, kata Kang DS, ARDIN harus menjadi rumah besar bagi pelaku perdagangan dan industri, tempat tumbuhnya gagasan, kolaborasi, dan inovasi.
Dengan kepemimpinan yang solid, ia yakin ARDIN Jabar akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Saya titip pesan, jadilah pengurus yang berintegritas, kreatif, dan solutif. Bangunlah jejaring yang luas, berorientasilah pada kebermanfaatan, dan hadirkan peran nyata bagi masyarakat,” harapnya.
Karena sejatinya, kata Kang DS, keberhasilan sebuah organisasi bukan diukur dari banyaknya program, tetapi dari dampak positif yang dirasakan oleh orang banyak.
Ketua Umum BPP ARDIN Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) pada kesempatan itu juga menegaskan pentingnya peran sektor distribusi dalam menopang kekuatan ekonomi nasional.
Penguatan sistem distribusi bukan sekadar urusan logistik, melainkan bagian dari strategi besar untuk memastikan hasil produksi dalam negeri dapat bersaing dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara efisien.
Bamsoet menyatakan saat ini tantangan utama ekonomi nasional terletak pada biaya logistik yang masih tinggi. Data Kementerian Perdagangan mencatat, rasio biaya logistik Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berkisar 14 persen.
Meski menurun dibanding sebelumnya yang sempat menyentuh 24 persen, angka tersebut masih lebih tinggi dibanding negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand yang berada di kisaran 8–9 persen. Kondisi tersebut membuat produk lokal sulit menembus pasar dengan harga kompetitif, terutama bagi pelaku UMKM dan industri daerah.
“Biaya logistik kita masih tinggi, dengan sekitar separuh dari biaya logistik di Indonesia diserap oleh transportasi darat. Selama infrastruktur dan sistem distribusi belum terintegrasi, daya saing produk nasional akan selalu kalah di pasar,” ujar Bamsoet.
Ia juga mendukung langkah Ardin Jabar untuk memperkuat industri lokal dan mendorong pemerintah daerah agar memberi ruang lebih besar bagi produk-produk dalam negeri.
“Langkah seperti ini akan memperkuat ekonomi daerah sekaligus membuka lapangan kerja baru,” pungkas Bamsoet.***
