JAKARTA, balebandung.com — Pemerintah Kabupaten Bandung terpilih menjadi satu-satunya pemerintah kabupaten di Indonesia yang dipercaya mengikuti Implementasi Tahap I Program E-Learning Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas Tahun 2026 yang diluncurkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Program tersebut diluncurkan secara nasional di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, Rabu, 17 Juni 2026. Bupati Bandung Dadang Supriatna (KDS) hadir langsung dalam peluncuran yang diikuti sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terpilih.
Selain Pemerintah Kabupaten Bandung, peserta implementasi tahap pertama terdiri atas Mahkamah Konstitusi, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kepegawaian Negara, Badan Karantina Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Kota Tangerang.
Dari delapan peserta tersebut, Kabupaten Bandung menjadi satu-satunya pemerintah kabupaten yang dipercaya mengimplementasikan program pada tahap awal.
Program E-Learning ASN Berintegritas merupakan kolaborasi antara KPK, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Program ini dirancang untuk memperkuat budaya integritas dan pencegahan korupsi melalui sistem pembelajaran digital yang berkelanjutan bagi aparatur sipil negara.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menyambut positif kepercayaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung tersebut. Menurutnya, penguatan integritas aparatur menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel.
“Program ini menjadi momentum penting untuk terus menanamkan nilai-nilai integritas kepada seluruh ASN. Dengan pemanfaatan teknologi pembelajaran digital, diharapkan budaya antikorupsi semakin mengakar dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” kata KDS.
Menurutnya, kepercayaan yang diberikan KPK menjadi dorongan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung untuk terus memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
KDS menegaskan integritas tidak hanya menjadi tanggung jawab individu aparatur, tetapi harus menjadi budaya kerja yang tumbuh dalam seluruh sistem pemerintahan.
Melalui keterlibatan dalam implementasi tahap awal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung berharap dapat memperkuat kualitas sumber daya aparatur sekaligus menjadi bagian dari upaya nasional membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Peluncuran program tersebut turut dihadiri Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Kepala LAN Muhammad Taufiq, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, serta sejumlah gubernur dan kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.***
