Bale Bandung

Kang DS Siap Bangun Jalan Tol Ciwidey-Pangalengan

×

Kang DS Siap Bangun Jalan Tol Ciwidey-Pangalengan

Sebarkan artikel ini
Bupati Bandung terpilih HM Dadang Supriatna bersama Wakil Bupati Bandung terpilih Sahrul Gunawan dan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum. usai pelantikan Pj Sekda Kab Bandung, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (1/3/21). by iwa/bbcom
Bupati Bandung terpilih HM Dadang Supriatna bersama Wakil Bupati Bandung terpilih Sahrul Gunawan dan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum. usai pelantikan Pj Sekda Kab Bandung, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (1/3/21). by iwa/bbcom

BANDUNG, Balebandung.com – Bupati Bandung Terpilih HM Dadang Supriatna mengatakan mendukung penuh upaya Pemprov Jabar yang tengah memperjuangkan pembangunan Jalur Tengah Selatan Jabar. Jalur jalan nantinya akan menghubungkan Kecamatan Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali, dan Kecamatan Pangalengan, termasuk Cidaun dan kawasan selatan Jabar lainnya.

Di sisi lain, Bupati Bandung terpilih pun tengah memperjuangkan pembangunan Tol Soreang-Ciwidey-Cidaun-Pangalengan, untuk melanjutkan Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja). Dadang Supriatna berharap Tol Soreang-Ciwidey-Pangalengan ini dapat dihubungkan dengan Jalur Tengah Selatan Jabar.

“Jalur Tengah Selatan Jabar ini juga nantinya akan dimasukkan ke Jalan Tol Soreang-Ciwidey-Cidaun-Pangalengan. Karena saya akan buat pra-FS (Feasibility Study)-nya, tentang Jalan Tol Soreang-Ciwidey, termasuk untuk ke Cidaun dan Pangalengan, yang nantinya masuk ke pantai selatan,” kata Dadang Supriatna usai pelantikan Penjabat Sekda Kab Bandung, di Gedung Sate, Senin (1/3).

Pembangunan Jalan Tol Soreang-Ciwidey dan Pangalengan itu menurutnya untuk mendongkrak kunjungan wisatawan ke kawasan Bandung Selatan. Dengan demikian, kata dia, percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Bandung selatan, sampai ke kawasan selatan Jabar.

Dadang menyatakan pembangunan Tol Ciwidey-Pangalengan ini ditargetkan pembangunan fisiknya sudah bisa dilakukan pada tahun 2023.

“Kalau jalan yang melintang punya provinsi, nanti kita dibicarakan. Saya berharap yang provinsi ini tidak lama ya dibangunnya. Kalau misalkan sekarang jalan tol ini lebih cepat dibangun, itu akan lebih baik,” kata Kang DS, sapaan Dadang Supriatna.

Kang DS juga menyatakan pihaknya pun akan mendukung pemerintah pusat untuk mereaktivasi jalur kereta api Bandung-Ciwidey, jika diperlukan untuk membangun Transit Development Oriented dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Dengan catatan, berkomunikasi dengan masyarakat yang sudah membangun rumah di jalur tersebut dahulu. Sebab sekarang ini jalur kereta api yang dulu sudah banyak berdiri pemukiman warga.

“Kalau pemerintah pusat menginginkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi kereta cepat, ya kita aktifkan kembali. Tapi kita lihat dan perhatikan juga ya kondisi di lapangan yang saat ini kan sudah banyak rumah dan bangunan berdiri di jalur itu,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, pembangunan Jalur Tengah Selatan Jawa Barat yang menghubungkan Sukabumi-Bandung-Ciamis akan memotong waktu tempuh warga dari selatan Jabar menuju kawasan yang lebih barat atau timurnya sampai lebih dari 50 persen.

Selama ini diketahui, jalur utama yang menghubungkan barat dan timur di bagian selatan Jabar hanya Jalur Nasional Sukabumi-Bandung-Banjar, dan Jalur Pantai Selatan Jabar Sukabumi-Pangandaran.

Dengan demikian, warga di selatan jabar hanya memiliki dua opsi jalur tersebut untuk bertransportasi ke arah barat atau timur. Padahal jarak antara kedua jalur tersebut mencapai sekitar 100 kilometer.

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Koswara, mengatakan dengan Jalur Tengah Selatan Jabar, contohnya warga dari Pangalengan yang akan menuju Cikajang, nantinya tidak usah mengambil jalur memutar ke arah Kota Bandung atau Pantai Selatan Jabar terlebih dulu.

“Kemudian kalau dari Pangalengan mau ke arah barat misalkan ke Tanggeung (Cianjur) itu kan biasanya harus muter dulu ke arah pantai, baru ke utara lagi atau ke jalur negara yang Bandung-Cianjur, baru ke selatan. Dengan jalur ini, di wilayah-wilayah di tengah selatan ini akan terkoneksi, memotong jarak tempuhnya cukup banyak bisa 50 persennya, yang asalnya 200 kilometer menjadi 90 kilometer saja,” kata Koswara di Bandung, Senin (1/3).

Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, Jalur Tengah Selatan Jabar terdiri atas dua koridor yang bersambung. Pertama adalah koridor barat, yakni dari mulai Lengkong di Sukabumi, menyambung ke Sagaranten, Tanggeung, Cipelah, dan Rancabali.

Kemudian koridor timur, dari Rancabali di Kabupaten Bandung dilanjutkan ke Ciwidey, Pangalengan, Cikajang, Bantarkalong, dan akhirnya Kertahayu di Ciamis. Panjang koridor barat mencapai 110,06 kilometer, sedangkan panjang koridor timur mencapai 211,20 kilometer. Keseluruhan panjang jalur ini adalah 321,26 kilometer.

Feasibility Study jalur ini sudah dilaksanakan pada 2014, kemudian KA Amdal sudah terbit pada 2016, Desain Awal diluncurkan pada 2019, kemudian menuju Detail Engineering Design dan Dokumen Lingkungan.

“Kemudian tahun 2019 kita matangkan lagi, kemudian pada 2021 kita bikin pradesain. Konsep pembangunannya adalah melebarkan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa yang masuk dalam trase, kedalam standarnya Jalan Provinsi, jadi jalur baru, membuat koridor baru,” jelas Koswara.

Pengerasan Jalan Provinsi sendiri, katanya, memiliki standar lebar 6 meter. Jalan-jalan kabupaten dan kota serta desa ini akan dilebarkan seperti jalan provinsi yang sudah ada.

“Kita proposal teknis sudah, dan lagi meminta rekomendasi dari Kementerian PUPR. Jadi ini jalur tengah selatan itu untuk memotong jarak tempuh, terutama daerah-daerah yang ada di tengah selatan Jawa Barat,” ungkap Koswara. (*)

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bale Bandung

JAKARTA, balebandung.com – Komitmen PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Narogong dalam memperluas akses pendidikan dan mendorong pemberdayaan masyarakat kembali mendapatkan predikat Platinum melalui program Sinergi Jejak Baik untuk Negeri (SIJEBI), serta predikat Gold melalui program SARtiKa BERDAYA (Sahabat Perempuan Kepala Keluarga Berdaya) dalam ajang Indonesian SDGs Award (ISDA) 2026 di Binakarna Hall, Bidakara Jakarta, […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Pemerintah Kabupaten Bandung mendeklarasikan komitmen bersama menolak judi online dan judi konvensional di lingkungan aparatur negara. Deklarasi itu dibacakan langsung oleh Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriatna atau yang lebih akrab disapa KDS dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti 100 peserta dari ASN, pegawai BUMD, serta aparatur pemerintahan desa, di Grand Sunshine […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Pemerintah Kabupaten Bandung mendorong Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semakin aktif menjalankan perannya sebagai mitra strategis pemerintah desa. BPD dinilai memiliki posisi penting dalam mengawal pemerintahan, pembangunan, serta kepentingan masyarakat di tingkat desa. Hal tersebut disampaikan Bupati Bandung, Dadang Supriatna yang akrab disapa KDS, saat mengukuhkan 435 anggota BPD dari 55 desa yang […]

Bale Bandung

JAKARTA, balebandung.com –  Pemerintah Kabupaten Bandung memperkuat komitmen percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai instrumen penting dalam memberikan kepastian pemanfaatan ruang, mengarahkan pembangunan, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dan investasi di daerah. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Percepatan Penyusunan RDTR Region I Tahun 2026 oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam Rapat Koordinasi […]

Bale Bandung

BANDUNG, balebandung.com – Bupati Bandung, Dadang Supriatna memberikan kesaksian dalam persidangan perkara PT Bandung Daya Sentosa (BDS) di Pengadillan Negeri Kota Bandung, Selasa (29/9/2026). Kehadiran bupati yang akrab disapa KDS ini merupakan bagian dari proses hukum yang sedang berjalan dan bentuk pemenuhan kewajibannya untuk memberikan keterangan sesuai pengetahuan dan kapasitasnya. Dalam konteks kepemilikan Pemerintah Kabupaten […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Kabupaten Bandung yang menargetkan 4.718 unit pada 2026 dinilai perlu diperkuat dari sisi kualitas agar bantuan benar-benar menghasilkan hunian layak bagi masyarakat penerima manfaat. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung MA Hailuki mengatakan, program Rutilahu tidak cukup hanya mengejar jumlah rumah yang diperbaiki. Menurut dia, pemerintah […]