NGAMPRAH – Pengelolaan SMA/SMK di Jawa Barat mulai 1 Januari 2017 mendatang akan dikelola dan kewenangannya berpindah ke Pemprov Jabar. Bupati Bandung Barat Abubakar mengaku pihaknya masih memperjuangkan agar pengelolaan SMA ataupun SMK tetap dikelola pemerintah kabupaten.
“Kami tetap berharap pengelolaan itu dilakukan oleh kabupaten di mana sekolah tersebut berdomisili. Namun sepanjang pembiayaan, personil dan dokumen (P3D) belum diserahterimakan kepada provinsi tentu kendali masih ada pada kami selaku pemerintah daerah,” kata Abubakar, Kamis (12/5/16). Pihaknya tetap berharap yang terbaik atas pelimpahan wewenang ini di mana pendidikan di Jawa Barat akan terus maju.
Sekretaris Disdikpora KBB Iman Santosa menambahkan rencananya tenaga pendidik yang dilimpahkan alih kelola di KBB mencapai ratusan guru. Khusus untuk alih kelola guru honorer pihaknya tidak campur tangan dalam menangani masalah ini.
Menurutnya di KBB ada 672 PNS yang meliputi tenaga fungsional, guru, pengawas dan struktural di setiap sekolah yang akan dilimpahkan ke tingkat provinsi. Namun khusus bagi guru honorer langsung ditangani Disdik Provinsi dan itupun jumlahnya masih dalam hitungan. Walaupun harus diakui jika saat ini keberadaan guru di KBB masih kurang. “Kami masih kekurangan tenaga guru, apalagi setiap tahunnya selalu ada guru yang pensiun,” ungkapnya. [fik]
