GARUT – Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, meninjau penampungan para korban banjir Garut di Korem 062 Tarumanegara, Posko Kemanusiaan di Cimacan. Wagub dan menteri juga melihat kondisi bangunan di RSUD Slamet serta lokasi rumah di bantaran Sungai Cimanuk yang rusak parah.
Mensos mengatakan warga dari 380 rumah yang hancur akibat tergerus luapan air Sungai Cimanuk akan memperoleh Huntap (Hunian Tetap) yang saat ini bangunannya tengah disiapkan Kementerian PU-Pera. Dia pun telah membicarakan hal ini dengan Menteri PU-Pera dan meminta agar Pemkab Garut sesegera mungkin memutuskan di mana tempat untuk membangun Huntap tersebut.
“Saya sudah koordinasi dengan Kementerian PU-Pera untuk menyiapkan Huntapnya bila Pemkab Garut sudah memutuskan tempat dibangunnya, lalu isi dari Huntap itu dari Kemensos,” kata Khofifah dirilis Humas Pemprov Jabar, Kamis (22/9/16).
Untuk sementara, lanjut mensos, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menyiapkan Huntara (Hunian Sementara), yaitu berupa nominal uang untuk menyewa kontrakan.
“Selama mereka dalam persiapan Huntap, maka BNPB menyiapkan Huntara biasanya berupa uang untuk sewa kontrakan, yang penting mereka bisa melanjutkan hidupnya kembali,” ungkapnya.
Khofifah menyatakan keprihatianan dan bela sungkawa kepada para korban dan menyerahkan bantuan simbolis kepada para ahli waris yang ditinggalkan keluarganya. Dia berharap Pemkab Garut sesegera mungkin mengidentifikasi data seluruh warga yang terdampak banjir agar santunan Rp900 ribu perjiwa dan Bantuan Santunan Kematian (BSK) sebesar Rp15 juta untuk ahli waris dari Kemensos kepada para korban, dapat segera diserahkan.
“Ini sebagai tanda duka cita dari kami. Bagi yang belum teridentifikasi ahli warisnya, kami tunggu datanya agar segera kami tangani bantuannya,” ucapnya.
Untuk bantuan logistik Kemensos sendiri memiliki Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 100 ton yang siap untuk diserahkan. Bila ini belum mencukupi, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa mengajukan kepada Kemensos melalui SK Gubernur agar CBP bisa ditambah menjadi 200 Ton. “Kita punya CBP dan SOP-nya seperti itu dan kami berharap kebutuhan logistik bisa terpenuhi,” ujarnya.
