ANDIR – Warga di wilayah Stasiun Barat, Kecamatan Andir, menyampaikan aspirasi kepada Wakil Wali Kota Bandung, Oded M. Danial terkait solusi atas pembongkaran bangunan di atas lahan PT KAI. Warga yang kehilangan tempat tinggalnya itu mengadukan nasibnya kepada Oded, Kamis (28/7/16).
“Kami sudah tiga hari tidak memiliki tempat tinggal, kami sampaikan kepada Bapak kondisi kami saat ini,” ungkap salah satu warga. Sebanyak 57 kepala keluarga yang sebelumnya tinggal di bangunan semi permanen di wilayah tersebut mengaku tidak memiliki akses terhadap air bersih. Beberapa mengatakan kesulitan pula mendapatkan makanan.
Sebagai pimpinan daerah, Oded mendengarkan dengan seksama permohonan warga. Ia mengatakan akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut dengan pihak terkait sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oded mengaku dirinya juga tidak bisa bertindak terlalu jauh sebab berkaitan dengan ranah hukum dengan pihak PT. KAI. Namun demikian Oded ingin memastikan warganya mendapatkan hak-hak atas dampak pembongkaran bangunan tersebut.
“Saya sebagai Wakil Wali Kota Bandung ingin memperhatikan dari segi dampak dari eksekusi tadi, kita perhatikan dari sisi kesejahteraan warga, dalam arti kata jangka pendek dan jangka panjangnya,” tutur Oded.
Usai peninjauan ini, Oded akan langsung menggelar rapat koordinasi untuk menuntaskan persoalan ini. Oded ingin, selain bisa memberikan bantuan khusus kepada warga yang terkena dampak pembongkaran juga tertib secara administrasi sesuai regulasi yang ada.
“Ini kan bukan bencana. Tapi kita lihat lagi, mengkaji lagi dari segi kemungkinan langkah hukumnya (regulasinya-red) seperti apa,” kata Oded.
Camat Andir, Nofidi H. Ekaputra mengaku pihaknya telah bahu-membahu mencarikan solusi sementara, yakni dengan menempatkan warga di mesjid setempat dan membangun tenda oleh pihak RW. “Ini memang bahu membahu untuk kebaikan bersama,” ujar Nofidi.
Camat mengatakan akan melakukan berbagai cara, seperti memberikan bantuan makanan dan air bersih dengan berkoordinasi dengan PDAM. Koordinasi juga perlu ditetapkan untuk menentukan status kasus tersebut, apakah bisa dikatagorikan sebagai bencana atau tidak.
“Konsolidasinya harus ditegaskan bahwa ini bencana atau tidak,” ungkapnya. Hal ini untuk mempermudah penyaluran bantuan dari berbagai pihak, seperti PMI dan Dinas Sosial.
Namun demikian, Nofidi memaparkan kebutuhan masyarakat tidak hanya itu. Di sisi lain, masyarakat perlu mendapatkan perhatian tentang solusi jangka panjang usai pembongkaran bangunan. Bagi mereka, kepastian akan keselamatan keluarga dan kesejahteraan menjadi lebih penting.
“Bagi masyarakat adalah kepastian ekonomi yang harus dihadirkan, kepastian sekolah bagi anak-anak,” imbuh Nofidi. Meskipun tidak bisa secara langsung diatasi di tingkat kecamatan, namun hal itulah yang juga menjadi prioritasnya saat ini dengan berkoordinasi dengan pimpinan di tingkat Kota Bandung.
