BANDUNG – Pemerintah Republik Indonesia tengah berupaya untuk menominasikan Pencak Silat untuk ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) pada tahun 2018.
Untuk mendukung upaya itu, rencananya bulan Mei 2017 pemerintah melalui Duta Besar/Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia di UNESCO Fauzi Soelaeman akan mengadakan pagelaran Pencak Silat di Gedung UNESCO, Paris, Perancis. Fauzi lantas berkomunikasi dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, selaku pimpinan daerah di ibu kota Jawa Barat, agar bisa mengirimkan delegasi pencak silat untuk tampil di sana.
Bagi Ridwan, ini adalah sebuah kepercayaan bagi Kota Bandung untuk menjadi perantara diplomasi budaya Indonesia dengan UNESCO. Terlebih lagi, Kota Bandung telah ditetapkan sebagai bagian dari UNESCO Creative City Network di bidang desain pada 15 Desember 2015. Untuk itu ia akan mendukung penuh gagasan tersebut.
“Kita dukung kalau memang Bandung oleh komunitas pencak silat dipercaya untuk mengirimkan dan mewakili diplomasi ini. Dengan senang hati kita akan dukung. Salah satunya kita akan mengirimkan pencaknya,” tutur Ridwan di Pendopo Kota Bandung, Jumat (3/2/17).
Namun menurutnya, ada hal lain yang bisa ditampilkan Indonesia terkait pencak silat selain aspek bela dirinya. Ada pula unsur-unsur seni, musik, dan busana yang bisa menjadi nilai tambah.
“Kalau hanya bela dirinya saja saingannya banyak. Tapi ini kan pencak silat, bela diri yang ada ngibing (menari), berarti melestarikan musik tradisi. Ada banjunya bisa didekor-dekor berarti melestarikan busana tradisional,” terangnya.
Ridwan menjelaskan, agar pencak silat ini bisa ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO, pemerintah harus proaktif untuk mempromosikannya. Upaya menyelenggarakan pentas pencak silat tersebut adalah salah satu cara agar para juri bisa tertarik untuk memasukkan pencak silat ke dalam daftar tersebut.
Duta Besar Fauzi menjelaskan setiap dua tahun sekali, Indonesia selalu mengirimkan kekayaan warisan budayanya ke UNESCO. Jangka waktu dua tahun itu merupakan ketetapan dari UNESCO. Lembaga PBB tersebut hanya bisa memproses 50 permohonan setiap tahunnya dari seluruh negara.
“Tahun lalu sudah kita daftarkan Kapal Pinisi. Untuk tahun ini kita akan upayakan pencak silat agar bisa masuk ke daftar di tahun 2018 untuk ditetapkan di 2019,” terang Fauzi.
Upaya ini akan dioptimalkan agar usulan tersebut tidak ditolak oleh UNESCO. Pasalnya, sudah ada beberapa usulan Indonesia yang ditolak karena berbagai faktor.
“Jika nilainya kurang, kita bisa upayakan dengan cara-cara promosi yang intensif sehingga bisa mengubah pandangan juri. Itu yang terjadi pada yoga saat diajukan India tahun sebelumnya,” ungkap Fauzi.
