SOREANG – Keberhasilan sebuah organisasi akan sangat ditentukan oleh visi dan misi, serta bagaimana manajemen organisasi itu mampu bekerja untuk mewujudkan visi tersebut. Kualitas organisasi bukan diukur dari ‘bagaimana dia berpenampilan’ tetapi akan diukur dari ‘bagaimana organisasi itu bekerja’.
Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser, S.H., S.Ip., M.Ip., berharap seluruh anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) berkomitmen kuat serta senantiasa konsisten terhadap komitmen KPPI sebagai wadah bagi perlindungan dan pemberdayaan perempuan yang memiliki kekuatan progresif dalam memerankan dirinya sebagai salah satu komponen pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi organisasi
“Membangun komitmen dan konsistensi merupakan kunci sukses dalam menjalankan peran dan fungsi organisasi,” kata bupati dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Pembinaan Ormas Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung, Dadang Hermawan S., S.Ip., saat Capacity Building bagi anggota KPPI Se-Jawa Barat, di Gedung Serbaguna-Hotel Antik Soreang, Kamis (16/2/17).
Pelaksanaan capacity building ini merupakan wujud peningkatan kemampuan sumber daya perempuan, khususnya anggota KPPI, dalam menghadapi perubahan dan perkembangan zaman yang semakin kompleks.
“Saya harap segenap anggota KPPI memiliki perubahan dalam perilaku, baik sebagai individu maupun sebagai pelindung masyarakat serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari,” ucap Dadang.
Ketua KPPI Jawa Barat, Dra. Hj. Ratnaningsih, M.M., menyebut di Jawa Barat, 12 partai politik sudah bergabung menjadi anggota KPPI dan KPPI sudah terbentuk di 27 kabupaten/kota.
“Pemetaan yang sudah dilakukan di 27 kabupaten/kota tersebut untuk menjadikan perempuan Jawa Barat menjadi anggota-anggota dewan yang qualified, dan mampu secara intelektual melaksanakan tugas-tugasnya nanti sebagai anggota dewan,” kata Ratna.
KPPI Jabar sendiri sudah melakukan MoU dengan tiga Kementerian RI. Bersama Kementerian Pertanian, bekerjasama dalam pengadaan 10.000 tanaman pohon cabe, dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dalam pengadaan 15.000 Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan mengucurkan dana bagi UKM-UKM dengan biaya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI Syariah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Dr. Ir. Dewi Sartika, M.Si., mengatakan para anggota KPPI harus terus bersinergi dengan OPD terkait yang menangani masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
“Terjunnya kaum perempuan dalam dunia politik akan memperkuat kapasitas perempuan dan diharapkan akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang responsif terhadap perempuan dan anak sehingga perempuan dan anak akan makin sejahtera,” harap Dewi.
“Ketika kita melakukan pemberdayaan perempuan, lanjut Dewi, di situ juga kita akan melakukan investasi bagi anak-anak karena di dalam lingkup terkecil keputusan itu biasanya ada di tangan perempuan,” urainya.
Dewi juga menyampaikan Salam 3 (Three) Ends dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. “Akhiri kekerasan pada perempuan dan anak, Akhiri perdagangan manusia (human trafficking) dan Akhiri ketidakadilan akses ekonomi pada perempuan,” tandas Dewi penuh semangat.
