Bale Kota BandungPamong

Satgas Toleransi Lintas Agama Dibentuk

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil usai membuka seminar Kerukunan Umat Beragama di Kantor Kemenag Kota Bandung, Selasa (20/12). by Meiwan Humas Pemkot Bandung
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil usai membuka seminar Kerukunan Umat Beragama di Kantor Kemenag Kota Bandung, Selasa (20/12). by Meiwan Humas Pemkot Bandung

BANDUNG – Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan Pemkot Bandung membentuk Satgas Toleransi Lintas Agama dalam rangka menjaga kebebasan dalam menjalankan keyakinan beragama dan beribadah.

“Sudah dibentuk Satgas Toleransi Lintas Agama, sehingga jika ada warga Bandung punya kegalauan kerisauan kecemasan oleh sesuatu, silahkan dikontak Satgas toleransi ini yang nomor kontaknya akan disebarkan dikemudian hari, sedang diproses,” kata walikota saat membuka seminar Kerukunan Umat Beragama di Kantor Kementrian Agama Kota Bandung, Selasa (20/12/16).

Ridwan menjelaskan dibentuknya satgas tersebut sebagai ekstra perlindungan terhadap keyakinan beribadah di Kota Bandung, juga untuk membantu pihak kepolisian.

“Ini sebagai ekstra perlindungan terhadap keyakinan beribadah di Kota Bandung. Mudah-mudahan dengan kebulatan tekad ini dengan hadirnya Satgas Toleransi dengan Pak Kapolres yang baru juga yang sudah tidak asing lagi di Bandung, bisa membuat warga tenang untuk beribadah. Tapi kalau ada apa-apa juga lakukan tindakan pengamanan yang sifatnya dini,” terangnya.

Menurutnya masyarakat Bandung tak perlu merasa cemas dan khawatir dengan ancaman gangguan dalam melakukan peribadatan, asal sesuai dengan aturan. ”Saran saya tetap lakukan saja kegiatan ibadahnya jika sesuai dengan keyakinannya dan tak ada sesuatu yang dilanggar. Selama punya keyakinan itu setiap gangguan harus kita lawan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut juga ditanda tangani nota kesepahaman bersama antar pemuka agama di Kota Bandung. “Kita menguatkan kebulatan tekad lagi antar seluruh pemuka agama untuk berkumpul menyuarakan deklarasi kebebasan dalam menjalankan keyakinan beragama dan ibadahnya,” kata Ridwan.

Ada empat poin dalam nota kesepahaman yang ditandatangani, pertama bahwa hak beragama itu adalah hak setiap warga negara sehingga kegiatan ibadahnya dilindungi negara. Kedua, penggunaan gedung umum dipersilahkan untuk kegiatan keagamaan selama sifatnya insidentil, ketiga, kegiatan ibadah tidak perlu pakai izin, cukup memberitahukan ke Kementreian Agama dan kepolisian. Keempat, kita bersepakat untuk membuang jauh semangat intoleransi dan semangat pemaksaan terhadap yang sifatnya keyakinan.

Tags

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close