SOREANG – Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Kabupaten Bandung tahun 2017, berada pada angka 2,4. SDKI tersebut menghasilkan data yang diperlukan sebagai dasar rujukan dalam melakukan evaluasi, terhadap pencapaian pembangunan bidang kependudukan, keluarga berencana, dan kesehatan (KKBPK) di Indonesia.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dari Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi jawa Barat Drs. Wawan Ridwan.,M.Si mengungkapkan, hasil kerja keras bersama di bawah pimpinan Bupati Bandung sekarang, dalam periode hampir 10 tahun, SDKI-nya menunjukan hasil yang signifikan.
“Kita patut bersyukur, atas kerja keras kita lima tahun terakhir. Ternyata program kita di Kabupaten Bandung dan Jawa Barat telah menunjukkan sesuatu yang berarti, signifikan dan mendapatkan hasil yang baik. Biasanya di atas 2,6. Artinya rata- rata keluarga di Jawa Barat masih menunjukan 3-4 anak. Dengan keberhasilan program itu, sekarang menjadi 2,4 artinya penduduk perempuan melahirkan maksimal 2 anak saja dalam keluarganya,” ungkap Wawan dalam sambutannya pada acara Rapat Kerja Daerah Program KKBPK di Gedung Dewi Sartika Soreang, Rabu (9/5/18).
Lebih lanjut dia mengatakan, program BKKBN untuk pengendalian penduduk, yakni mendorong tercapaianya sasaran-sasaran, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019, diantaranya adalah angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) sebesar 2,3 anak per wanita.
“Pada 10 tahun kepemimpinan Bupati Dadang Naser, sudah menunjukan tekad lebih baik. Namun memang di akhir 2019 diperkirakan kondisi kependudukan Jabar masih agak rentan. Karena penduduk 0-9 balita dan anak masih berjumlah 18,7% atau 8,7 juta dari 46,8 juta jiwa penduduk Jabar,” papar Wawan.
Kemudian penduduk usia 10 sampai 15 tahun juga perlu diwaspadai ucap Wawan, karena di situ letak remaja yang berjumlah 26, 8% atau sekitar 12,5 juta jiwa. Jumlah itu menurutnya bisa menjadi potensi yang sangat besar untuk menopang pembangunan Jawa Barat. “Kita harus mendorong dan menumbuhkan jiwa kreatif, inovatif, prestatif untuk menyongsong masa depan cemerlang,” ujarnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab BAndung Hendi Aryadi Purwanto, SH.,M.Si menjelaskan, Rakerda tersebut mengusung tema penguatan program integrasi Kampung KB, dalam mempercepat terwujudnya kualitas SDM Kabupaten Bandung yang maju dan sejahtera.
“Peserta Rakerda kab. Bandung tahun 2018 sesuai dengan undangan berjumlah 192 orang, mitra kerja program KKBPK se Kabupaten Bandung. Dengan sasaran meningkatkan peserta ber-KB, meningkatkan cakupan peserta KB, menurunkan mengendalikan drop out serta KB, serta pelayanan pap smear dan IUD,” kata Hendi.
Untuk itu harapnya, masyarakat Kabupaten Bandung bisa mendukung keseluruhan program tersebut, agar 7 prioritas program KKBPK bisa terlaksana dengan baik. “Ke-7 prioritas kegiatan yakni, menetapkan tahun 2018 sebagai tahun Kampung KB yang artinya bahwa semua kegiatan KKBPK harus berintegrasi di Kampung KB; meningkatkan kualitas pencatatan pelaporan di Line lapangan; meningkatkan kualitas SDM bagi Petugas Lini Lapangan; menetapkan akses dan pelayanan KB, meningkatkan peningkatan peserta KB aktif; meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan melalui updating keluarga, serta memberikan sosialisasi speaker berbasis sekolah sebagai upaya melaksanakan mendukung kebijakan nasional tentang Nawacita,” pungkas Hendi.***
