BANDUNG – Indonesia Smart City Forum 2016 @ Bandung resmi dibuka di Ballroom Trans Luxury Hotel Bandung, Jumat (2/9/16). Acara yang menghadirkan 38 kepala daerah dan perwakilan dari 76 kabupaten/kota se-Indonesia ini dibuka langsung Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur. Jumlah total peserta yang hadir mencapai 812 orang.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyampaikan penyelenggaraan kegiatan ini didasarkan pada prinsip kolaborasi. “Semangatnya adalah perbanyak kolaborasi, kurangi kompetisi, karena kita NKRI,” ungkap Ridwan dalam sambutannya.
Bagi Kota Bandung, sambung walikota, konsep smart city dalam tata kelola pemerintahan sudah jadi sebuah kebutuhan. “Ini bukan untuk sekadar gaya-gayaan,” tukas Ridwan.
Menurutnya smart city adalah sistem yang dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Sistem smart city ini dapat mengubah pola pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi cara konvensional di mana ada pertemuan antara petugas dan masyarakat. Cara konvensional tersebutlah kata Emil yang bikin riskan terjadi kesalahan, penyimpangan, dan membuat pembangunan tidak optimal.
Kota Bandung sendiri telah memiliki 320 aplikasi yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kota, mulai dari perijinan online, pengaduan online, hingga penilaian aparatur pemerintahan langsung oleh masyarakat. Bahkan melalui aplikasi e-Budgeting, Kota Bandung berhasil menghapus 1.200 kegiatan SKPD yang kurang berdampak terhadap pembangunan sehingga bisa menghemat anggaran sampai rp1 triliun.
“Bayangkan jika 500 kota kabupaten se-Indonesia menggunakan sistem yang sama, berapa banyak anggaran yang bisa dihemat dan diperuntukkan bagi sesuatu yang lebih bermanfaat,” ujar Ridwan.
Oleh karena itu, ia merekomendasikan kepada Menteri PAN-RB, Asman Abnur melalui political will yang dimilikinya agar konsep smart city ini dilaksanakan secara menyeluruh ke seluruh Indonesia.
Gagasan tersebut disambut baik oleh Asman. Pada sambutannya, secara tegas ia menyatakan Kementerian PAN-RB akan menjadikan acara ini sebagai acara nasional dan mewajibkan seluruh kabupaten dan kota untuk mengikuti acara ini di tahun-tahun berikutnya.
“Siap-siap saja, setelah ini akan ada surat edaran dari Kementerian PAN-RB, kita wajibkan seluruh kabupaten/kota mengikuti acara ini,” tandas Asman. Ia mengatakan akan terus mendorong kegiatan positif ini untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
Penandatanganan MoU
Sebagai wujud konkrit kolaborasi antar kepala daerah, Ridwan Kamil melaksanakan penandatanganan MoU dengan 23 kabupaten/kota se-Indonesia terkait kerja sama antar daerah. Adapun kota kabupaten yang menandatangani Nota Kesepahaman hari ini antara lain Kota Palu, Kota Sungai Penuh, Kota Depok, Kota Solok, Kota Bontang, Kota Mobagu, Kota Banda Aceh, Kota Bitung, Kota Tegal, Kota Palopo, Kota Batam, Kota Tangerang, Kota Ternate, Kota Langsa, Kota Sabang, Kota Jambi. Selanjutnya, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Balangan, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Bangka Selatan.
