SOREANG – Program Beras Sejahtera (Rastra) merupakan bagian dari sistem ketahanan pangan nasional, sebagai upaya mencapai kemandirian pangan. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, tidak jarang terjadi kesenjangan.
Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung H. Marlan, S.Ip.,M.Si menjelaskan, dengan rastra terjadi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bandung sebanyak 18 ribu Keluarga Peneriman Manfaat (KPM).
Namun untuk meminimalisir segala kesenjangan, harus dianalisis potensi, saat Pemkab Bandung menerapkan peralihan rastra menjadi uang elektronik atau e-Voucher. Hal itu terungkap usai seminar Perspektif Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai dinilai Efektivitas Program Penanganan Kemiskinan, yang diinisiasi Dinas Sosial Kabupaten Bandung di Hotel Sutan Raja Soreang, Senin (27/11/17).
“Perlu dilakukan percontohan dulu untuk penerapan e-Voucher di wilayah Kabupaten yang kebanyakan ada di pelosok. Berdasarkan laporan, tahun 2016 tercatat 186.240 KPM, kemudian di tahun 2017 turun menjadi 168.246 KPM. Artinya sudah turun 18 ribu. Ini mengisyaratkan bahwa masyarakat Kabupaten Bandung secara bertahap, telah keluar dari kemiskinan,” ucap Marlan didampingi Kepala Dinsos Dra. Hj. Nina Setiana.,M.Si.
Sesuai dengan hasil evaluasi Raskin tahun 2016, ungkap Marlan, sering terjadi masalah mengenai tahap penyaluran yakni mulai dari titik distribusi hingga titik bagi ke KPM, sering terjadi perubahan harga tebus untuk Rastra yang tidak sesuai dengan harga yang seharusnya dibeli oleh KPM. Marlan menghimbau agar pengawasan dilakukan juga oleh pihak kecamatan dan desa.
Guna meminimalisir permasalahan tersebut, juga untuk mendorong keuangan inklusif, pemerintah sudah memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi dilakukan secara non tunai dengan menggunakan sistem perbankan yang disebut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Nanti, setiap KPM akan menerima Rp.110.000,- setiap bulan melalui kerjasama perbankan (BNI) untuk dibelikan beras, minyak dan telur, tapi tidak bisa diuangkan. Saya kira, penerapan program e-Voucher itu dapat mengurangi rantai distribusi beras dari Bulog, yang memungkinkan adanya penyusutan beras atau adanya biaya tambahan. Selain itu, keluarga sasaran juga berkesempatan memilih beras dengan kualitas premium dan harga tertentu, atau bahkan untuk dibelikan pangan lainnya,” terangnya.
Dia berharap juga, dalam seminar yang melibatkan para Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), fasilitator SLRT, OPD dan media masa akan dirumuskan beberpa catatan penting yang harus didiskusikan yakni mengenai akurasi data penerima program BNPT agar data tersebut betul-betul riil di lapangan, jangan sampai salah sasaran.
“Kemudian kesiapan infrastruktur pendukung atau warung agen penyalur yang perlu disiapkan dengan baik. Dalam pelaksanaannya KPM jangan hanya menerima bantuan pada hari tertentu yang telah ditetapkan oleh petugas bank, tapi harus on time setiap saat bisa terlayani. Lalu perlu dilakukan latihan dan memahami caranya menggunakan mesin electronic data capture. Dan penyaluran KPM jangan hanya tergantung pada kehadiran petugas bank, perlu diantisipasi bagaimana jika kartu terblokir, sinyal buruk. Serta ke depan pemerintah pusat juga harus segera memperjelas posisi Bulog setelah BPNT berjalan,” pungkasnya.
Turut hadir selaku narasumber seminar, Kabag Pertanian Provinsi Jawa Barat Ir. Deri Andriawan, MM yang juga sebagai Sekretaris Tim Koordinasi Rastra Prov Jabar, Ketua ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) Aldrin Herwani P.hD, dan Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional Bandung Rasiwan, SH.
