SOREANG – Kepala BPJS Kesehatan Cabang Soreang/Kabupaten Bandung, Jayadi mengaku pihaknya terus menyampaikan ke masyarakat melalui berbagai media agar masyarakat yang mendaftarkan BPJSKes tidak melalui calo atau tidak boleh diwakilkan.
“Kami sudah terus melakkan sosialisasi baik melalui spanduk, media cetak dan elektronik agar masyarakat tidak mendaftarkan BPJSKes melalui calo atau diwakilkan. Apabila ada penipuan, yang bersangktan sebaiknya melaporkan ke pihak yang berwenang,” kata Jayadi kepada Balebandung.com, Senin (25/7/16).
Dan bagi masyarakat yang ingin memastikan kartu tersebut asli atau palsu, kata Jayadi, dapat mendatangi Kartor BPJS Kes atau call center 1500400.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Achmad Kustijadi menyatakan kalau memang ada temuan kartu BPKSKes palsu, pihaknya akan menyampaikan dan melaporkannya ke kepolisian dan BPJSKes.
Sementara menurut informasi dari Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan (HKPK) BPJSKes Cabang Soreang Nuke Paulin Sinungan menerangkan, Kartu BPJSKes palsu tidak akan teridentifikasi dalam master file BPJSKes. Sebab, terang Nuke, nama peserta dan nomor kartu akan berbeda sehingga tidak bisa digunakan.
Sebelumnya diberitakan adanya temuan peredaran kartu BPJS Kesehatan yang diduga palsu. Puluhan warga Desa/Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung jadi korban penipuan bermotif kepesertaan BPJS Kesehatan. Mereka diiming-imingi menjadi peserta BPJS Kesehatan hanya dengan membayar uang sebesar Rp200 ribu per orang dan tidak diwajibkan untuk membayar iuran bulanan.
Kepala Desa Arjasari, Rosiman mengatakan, sekitar Desember 2015 lalu ke kantornya datang beberapa orang yang mengaku sebagai pekerja sosial kemasyarakatan. Mereka menawarkan kepada warga untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Sementara di Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, ditemukan ada 230 warga memiliki kartu BPJS palsu. Padahal warga membuat kartu BPJS Kesehatan tersebut dengan cara dikolektifkan melalui aparatur desa. Lebih jauh ditelusuri, ternyata aparatur desa malah menyerahkan pembuatan kartu tersebut ke pihak lain, tidak langsung ke BPJS terdekat.
