SOREANG – Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Soreang, Kabupaten Bandung, langsung merespon kasus beredarnya Kartu BPJSKes palsu di Desa/Kecamatan Arjasari, Kab Bandung.
Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan (HKPK) BPJSKes Cabang Soreang Nuke Paulin Sinungan mengungkapkan pihaknya telah mendatangi Kantor Desa Arjasari dan sejumlah warga yang menjadi korban BPJSKes palsu tersebut.
“Kami telah melakukan pengecekan langsung beredarnya Kartu BPJS Kesehatan di Desa Arjasari dan ternyata memang benar ada sejumlah Kartu BPJS Kesehatan palsu tersebut,” kata Nuke kepada Balebandung.com di Kantor BPJSKes Cabang Soreang, Rabu (27/7/16).
Lantas apa yang membedakan kartu BPJS asli dan yang palsu? Nuke menyebutkan kartu BPJS Kesehatan yang palsu tidak akan teridentifikasi dalam master file BPJSKes karena nama peserta dan nomor kartu akan berbeda, sehingga kartu palsu tersebut tidak bisa digunakan.
“Untuk pengecekan, bisa juga dilakukan melalui aplikasi BPJSKes yang dapat di-download melalui Android di Google Play Store,” kata Nuke. Agar lebih mudah lagi masyarakat sendiri bisa mengeceknya dengan cukup mendatangi Kantor BPJSKes terdekat atau menghubungi call centre di nomor 1500 400 (24 jam) atau hotline BPJS Kesehatan Cabang Soreang di nomor 08112001504.
Pada peninjauan ke Arjasari, Nuke mengatakan di desa itu sudah dibentuk Posko Pengaduan Kartu BPJSKes Palsu. “Kami juga terangkan bahwa BPJS tidak melakukan kerjasama dengan pihak manapun dalam hal pembuatan Kartu BPJS Kesehatan. Untuk pendaftaran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) channel resmi pendaftaran peserta adalah kantor cabang BPJS Kesehatan, bank mitra dan website resmi BPJS Kesehatan,” jelas Nuke.
Dengan adanya kasus peredaran Kartu BPJSKes palsu ini di Arjasari, pihaknya pun dalam waktu dekat akan menggelar sosialisasi tatap muka bersama masyarakat desa tersebut. Lebih dari itu juga pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kab Bandung untuk langkah lebih lanjut khususnya terhadap masyarakat yang jadi korban Kartu BPJSKes palsu.
“Kami menghimbau agar masyarakat tidak mudah percaya oleh oknum maupun lembaga yang mengatasnamakan atau bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. “Apalagi kalau ada calo yang menawarkan pendaftaran peserta dengan embel-embel lebih menguntungkan dari kepesertaan BPJS Kesehatan yang asli,” tandasnya.
Nuke mengakui pihaknya mendapat kabar beredarnya Kartu BPJSKes palsu itu dari pemberitaan di media massa. Ditanya soal sosialisasi yang dianggap masih minim oleh Komisi D DPRD Kab Bandung, Nuke mengatakan hingga kini sosialisasi tetap berjalan, baik sosialisasi langsung maupun melalui media. “Sosialisasi terus berjalan, termasuk sosialisasi melalui pemberitaan di media,” tukas Nuke.
