SOREANG, Balebandung.com – Pemkab Bandung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) melakukan beberapa antisipasi terkait langkanya blangko untuk pencetakan KTP elektronik.
Seperti diketahui hingga saat ini keterbatasan blanko KTP elektronik terjadi di seluruh wilayan Indonesia, termasuk Kabupaten Bandung.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana mengatakan, permohnan penyediaan blangko KTP-El masih berproses di Kementerian Dalam Negeri, yang diharapkan pada Januari 2025 ini sudah dapat tersedia.
Sekda Cakra Amiyana menjelaskan, berdasarkan Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Penetapan Spesifikasi dan Penyediaan Blangko KTP-El merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
“Untuk itu Pemkab Bandung melalui Disdukcapil telah melakukan langkah-langkah yang telah diambil dalam mengantisipasi terjadinya kelangkaan blanko,” kata sekda di Soreang, Rabu (8/1/2025).
Langkah pertama yaitu dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.4/ 8034/ BID PDIP tanggal 9 Desember 2024, di antaranya menghimbau warga masyarakat yang membutuhkan identitas, untuk sementara waktu dapat menggunakan Biodata WNI.
“Bagi warga Kabupaten Bandung, Biodata WNI bisa didapatkan melalui Aplikasi Bandung Digital System (BDS) atau pun secara offline di seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Bandung,” sebut Sekda.
Selain itu Pemkab Bandung juga menghimbau masyarakat yang membutuhkan identitas, untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di desa/ kelurahan yang tersedia mesin ADM, Kantor Kecamatan maupun Mall Pelayanan Publik (MPP).
“Langkah selanjutnya, sampai saat ini Disdukcapil terus berkoordinasi dan menyampaikan permohonan penyediaan Blangko KTP el ke Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri,” kata Cakra Amiyana.
Adapun jawaban sementara dari Pihak Dirjen Dukcapil, bahwa proses pengadaan Blangko KTP-El masih berproses, dan diharapkan Januari 2025 ini sudah tersedia.
Selanjutnya seiring dengan perkembangan digitalisasi pelayanan, serta menanggapi keterbatasan kewenangan dalam pengadaan Blangko KTP el, kata Ami, Pemkab Bandung pun terus melakukan sosialisasi akitivasi IKD yang memiliki fungsi yang sama dengan KTP el.***
