BANDUNG, balebandung.com – Banyak orang mengenal Arcamanik sebagai bagian dari wilayah Kota Bandung. Kawasan ini identik dengan stadion, lapangan golf, arena pacuan kuda, komplek olahraga, dan perumahan di wilayah timur Kota Bandung.
Namun sedikit yang mengetahui, Arcamanik dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Bandung. Bukan hanya wilayah administratif, tetapi juga pernah menjadi aset penting milik Pemerintah Kabupaten Bandung.
Hal yang sama juga terjadi di kawasan Balonggede Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol Kota Bandung. Kawasan yang kini dikenal sebagai lokasi Pendopo Wali Kota Bandung pada awalnya merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Bandung.
Karena itu, jika berbicara tentang sejarah Kabupaten Bandung, Arcamanik dan Balonggede sesungguhnya adalah dua bagian penting yang kini perlahan makin terlupakan dan hilang.
Kalau Arcamanik adalah aset Kabupaten Bandung yang hilang di wilayah timur, maka Balonggede di Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol Kota Bandung saat ini adalah simbol bahwa pusat pemerintahan Kabupaten Bandung dahulu pernah berada di tengah Kota Bandung.
Di sinilah dahulu berdiri Pendopo Bupati Bandung, Kantor Pemerintahan Kabupaten Bandung, rumah dinas bupati, Masjid Raya Bandung dan kawasan alun-alun serta pusat pemerintahan.
Artinya, jauh sebelum Soreang menjadi ibu kota Kabupaten Bandung saat ini, pusat pemerintahan Kabupaten Bandung sesungguhnya pernah berada di Balonggede sebelum berpindah ke Kecamatan Baleendah.
Dari Pendopo Bupati Bandung Menjadi Pendopo Wali Kota Bandung
Seiring berkembangnya Kota Bandung pada masa kolonial, wilayah perkotaan semakin meluas. Pemerintahan kota berkembang di kawasan sekitar Asia Afrika, Braga, dan Balai Kota Bandung di Jalan Wastukencana Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung. Sementara Kabupaten Bandung kemudian bergeser ke wilayah selatan, tepatnya ke Kecamatan Baleendah, hingga akhirnya berkedudukan di Kecamatan Soreang.
Awalnya, pusat pemerintahan Kabupaten Bandung berada di Karapyak atau Kecamatan Dayeuhkolot saat ini. Pada 1810–1811, ketika Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels membangun Jalan Raya Pos, Bupati Bandung R. A. A. Wiranatakusumah II diminta memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Bandung agar dekat dengan jalur baru tersebut. Karena itu, pada 1811–1812 dibangun pendopo, masjid, dan alun-alun di kawasan yang sekarang dikenal sebagai wilayah Balonggede.
Jadi Balonggede sejak awal memang merupakan pusat Kabupaten Bandung. Saat itu belum lahir Kota Bandung seperti sekarang. Yang ada hanya Kabupaten Bandung, dan pusatnya dipindahkan dari Dayeuhkolot ke Balonggede.
Lalu pada 1906 pemerintah kolonial Belanda membentuk gemeente atau Kota Bandung. Gemeente Bandoeng adalah sebutan untuk pemerintah kota otonom Bandung pada masa kolonial Hindia Belanda yang dibentuk pada 1 April 1906. Ini adalah bentuk pemerintahan kota mandiri yang terpisah dan mandiri dari wilayah kabupaten, yang menandai awal pembangunan Bandung menjadi kota modern bergaya Eropa (Parijs van Java).
Status ini Gemeente Bandoeng disematkan pada 1906, kemudian ditingkatkan menjadi Stadsgemeente (kotamadya) pada 1 Oktober 1926. Periode Gemeente Bandoeng memicu pembangunan infrastruktur besar-besaran, termasuk jalan-jalan, sistem drainase, gedung bergaya art deco (seperti Gedung Sate dan Gedung Balai Kota Bandung), serta penataan kota modern.
Wilayah kota baru ini diambil dari kawasan inti Kabupaten Bandung di sekitar alun-alun, Dalem Kaum, Braga, dan Asia Afrika—termasuk Balonggede. Sejak itulah Balonggede secara administratif tidak lagi menjadi bagian Kabupaten Bandung, melainkan masuk ke Kota Bandung.
Kabupaten Bandung kemudian bergeser ke selatan tepatnya di Kecamatan Baleendah sebelum akhirnya pusat pemerintahan Kabupaten Bandung berkedudukan di Soreang. Dengan kata lain, Balonggede “lepas” dari Kabupaten Bandung bukan karena pemekaran akhir abad ke-20 seperti Arcamanik, melainkan karena sejak 1906 pusat lama Kabupaten Bandung dijadikan bagian dari Kota Bandung yang baru dibentuk Belanda. Itulah sebabnya Pendopo Wali Kota Bandung sekarang sesungguhnya berdiri di bekas pusat Kabupaten Bandung.
Hari ini, bangunan yang dahulu merupakan Pendopo Bupati Bandung lebih dikenal masyarakat sebagai Pendopo Wali Kota Bandung. Sedikit orang yang menyadari bahwa bangunan tersebut sesungguhnya berdiri di atas kawasan yang dulunya merupakan aset Kabupaten Bandung.
Balonggede Bukan Hanya Satu Bidang Tanah
Tapi Pendopo Balonggede saat ini rupanya bukan lagi merupakan salah satu aset Kabupaten Bandung secara administratif. Tetapi merupakan bekas pusat pemerintahan dan bekas aset historis Kabupaten Bandung yang kemudian beralih ke Kota Bandung sejak 1906.
Data kekinian menunjukkan, sebagian besar aset Balonggede yang dulu terkait Kabupaten Bandung sudah menjadi aset milik Pemprov Jawa Barat melalui BUMD-nya, yaitu PT Jasa dan Kepariwisataan Jabar (Perseroda) atau dulu dikenal sebagai Jaswita/Kerta Wisata.
Contohnya, beberapa bidang di Balonggede tercatat atas nama Jaswita, perusahaan milik Pemprov Jabar:
- Jl. Alun-Alun Timur 3–7, luas 4.970 m², HPL No. 2 Tahun 1994 atas nama Jaswita/Kerta Wisata Provinsi Jawa Barat.
- Jl. Dalem Kaum 60–64, luas 919 m², HGB No. 103 Tahun 2013 atas nama perusahaan daerah milik Pemprov Jabar.
- Jl. Dalem Kaum 43, luas 1.101 m², HGB No. 87 Tahun 2003 atas nama perusahaan daerah milik Pemprov Jabar.
- Jl. Dalem Kaum 58, luas 1.105 m², HGB No. 49 Tahun 1993 atas nama perusahaan daerah milik Pemprov Jabar.
Jika dijumlahkan, sedikitnya terdapat sekitar 8.095 meter persegi atau hampir 0,81 hektare aset strategis di kawasan inti Kota Bandung yang dahulu berkaitan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Bandung.
Momentum Hari Jadi Kabupaten Bandung
Hari Jadi Kabupaten Bandung ke-385 seharusnya menjadi momentum untuk kembali mengingat sejarah ini. Bukan untuk memperdebatkan batas wilayah atau mempersoalkan siapa yang paling berhak.
Tetapi agar masyarakat mengetahui bahwa:
- Arcamanik dahulu pernah menjadi bagian wilayah Kabupaten Bandung
- Kabupaten Bandung pernah memiliki sekitar 100 hektare aset lahan di Arcamanik
- Sampai sekarang masih ada sekitar 32,5 hektare yang riwayatnya belum jelas
- Belum ada penjelasan terbuka apakah pernah terjadi tukar guling atau kompensasi dari Pemprov Jabar ke Pemkab Bandung
- Balonggede dahulu adalah pusat pemerintahan Kabupaten Bandung
- Pendopo Wali Kota Bandung dahulu merupakan Pendopo Bupati Bandung
Karena kalau sejarah ini tidak diingat, maka sedikit demi sedikit masyarakat akan lupa bahwa Kabupaten Bandung dahulu jauh lebih besar daripada yang terlihat sekarang.***
