SOREANG, balebandung.com — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung MA Hailuki mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Bandung untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut.
Menurut Hailuki, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara kepala daerah, DPRD, serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Opini WTP yang diraih Kabupaten Bandung harus kita syukuri sebagai pencapaian positif atas kinerja bersama kepala daerah, DPRD, dan seluruh OPD,” kata Hailuki, Jumat 20 Juni 2026.
Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bandung ini mengatakan, raihan WTP hendaknya tidak hanya dipandang sebagai keberhasilan administratif, tetapi harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelesaian berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat.
Menurutnya, sejumlah isu strategis seperti penanganan banjir, pengelolaan sampah, dan pembangunan infrastruktur yang tepat manfaat masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus diselesaikan pemerintah daerah.
“Persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian bersama adalah penanganan banjir, sampah, serta pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah yang baik harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.
“Jangan sampai ketertiban administrasi keuangan hanya tercermin di atas kertas. Yang lebih penting adalah bagaimana manfaat pengelolaan anggaran itu benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,” kata Hailuki.
Selain itu, Hailuki juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bandung untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Menurutnya, peningkatan PAD dapat dilakukan melalui berbagai inovasi, termasuk digitalisasi sistem pelayanan dan pembayaran pajak daerah tanpa menambah beban baru bagi masyarakat.
“PAD masih perlu terus dioptimalkan melalui inovasi dan digitalisasi pelayanan kepada wajib pajak. Tetapi prinsipnya jangan sampai menambah beban pajak rakyat,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah, khususnya belanja modal yang berhubungan langsung dengan pembangunan dan pelayanan publik.
Menurut Hailuki, pengalokasian anggaran pembangunan harus dilakukan secara lebih tertib, efisien, dan tepat sasaran agar setiap rupiah yang dibelanjakan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Ke depan belanja modal harus dialokasikan lebih tertib dan efisien sehingga pengelolaan anggaran semakin efektif dan hasil pembangunan semakin dirasakan masyarakat,” katanya.
Hailuki berharap raihan opini WTP kesepuluh secara berturut-turut dapat menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bandung untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik demi terwujudnya Kabupaten Bandung yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.***
