SOREANG, balebandung.com – BPR Kerta Raharja Kabupaten Bandung menunjukkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung. Dalam bahan evaluasi Pemkab Bandung, BUMD sektor perbankan tersebut disebut telah memenuhi 100 persen target setoran dividen dengan nilai sekitar Rp78 miliar. Capaian itu mendapat apresiasi Bupati Bandung KDS dalam rapat koordinasi pemerintah daerah di Gedung M. Toha, Soreang, Senin (26/10/2026).
“Saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada instansi dan BUMD yang sudah bekerja optimal memenuhi target dividen dan PAD,” tegas KDS.
Kontribusi dividen tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam peran BPR Kerta Raharja sebagai BUMD milik Kabupaten Bandung. Selain mendukung pendapatan daerah, perusahaan ini memiliki mandat memperluas akses keuangan masyarakat dan mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dari sisi permodalan, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja mencatat modal disetor berdasarkan hasil audit hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp52,9875 miliar. Dari jumlah itu, bagian Pemerintah Kabupaten Bandung tercatat Rp52,719 miliar, sedangkan sisanya sebesar Rp268,44 juta berasal dari koperasi karyawan. Data tersebut merupakan posisi modal disetor per akhir 2024, bukan angka penyertaan modal baru pada 2025 atau 2026.
Perda tersebut juga menetapkan modal dasar BPR Kerta Raharja sebesar Rp90 miliar. Regulasi itu menegaskan peran perusahaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas akses keuangan, serta mendukung pembiayaan UMKM.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Pemkab Bandung turut mengevaluasi realisasi pendapatan daerah yang tercatat 78,50 persen, sementara realisasi pajak daerah mencapai 69,31 persen. KDS meminta perangkat daerah yang belum mencapai target agar segera mengevaluasi kinerja dan mempercepat langkah teknis.
“Bagi OPD yang realisasi PAD dan retribusinya masih di bawah target, mari kita evaluasi bersama agar lebih optimal ke depannya,” ujar KDS.
Rapat juga membahas optimalisasi pelayanan kesehatan, perizinan, pengelolaan aset daerah, serta persiapan APBD 2027. Pemkab Bandung berharap evaluasi berkala dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan memastikan kontribusi BUMD maupun perangkat daerah semakin berdampak bagi masyarakat.***
