SOREANG, balebandung.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa terutama dalam pelaporan pembangunan infrastruktur atau fisik yang selama ini rentan bermasalah.
Hal tersebut disampaikan bupati yang akrab disapa Kang Dadang Supriatna (KDS) ini dalam kegiatan Sosialisasi Perhitungan Pembangunan Fisik Desa di Ruang Rapat Integritas Inspektorat Kabupaten Bandung, Senin (9/11/2026). Hadir Inspektur Kabupaten Bandung Erwan Kusuma Hermawan.
Dalam arahannya di hadapan 135 Sekretaris Desa (Sekdes) se-Kabupaten Bandung, KDS meminta para Sekdes agar dapat benar-benar mengelola dan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan tepat sasaran dan sesuai aturan.
“Kuncinya saya minta, agar dari mulai perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan dan pelaporan kegiatan harus betul-betul dilakukan sesuai aturan. Dengan begitu, tidak akan timbul masalah hukum atau adanya temuan di kemudian hari,” ujar Bupati KDS.
KDS menyebut Sekdes memiliki peran penting untuk mengawal seluruh tahapan pembangunan mulai dari perencanaan program, pembangunan fisik, pengawasan kesesuaian volume dan spesifikasi teknis pekerjaan hingga laporan pertanggungjawaban keuangannya.
“Untuk menghindari pelanggaran hukum dan semuanya selamat, Inspektorat hadir mengawasi dari mulai proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Inspektorat ini sebagai pengawas internal, ini sebagai bentuk ‘kanyaah’ ke pemerintahan desa,” tutur bupati.
Oleh karena itu, ia mengingatkan agar tidak ada lagi pemerintah desa yang bermain-main dalam program pembangunan infrastruktur desa. Sebab, program pembangunan infrastruktur desa sangat ketat diawasi oleh Inspektorat maupun APH.
“Jadi saya minta Inspektorat agar melakukan pemeriksaan minimal tiga bulan sekali. Kalau ada temuan, selesaikan saat itu juga. Apakah pengembalian atau dialihkan ke program lain sesuai volume yang kurang itu,” ungkapnya.
Terlebih saat ini, lanjut KDS, tidak hanya Kejaksaan dan Kepolisian saja yang dapat memeriksa laporan keuangan desa. KPK pun, disebut bisa saja turun untuk memeriksa laporan keuangan desa terutama program yang dibiayai oleh APBN.
“Kalau diperiksa Inspektorat sifatnya pembinaan. Jadi harus bersyukur kalau masih diperiksa Inspektorat. Tapi kalau diperiksa APH, bisa jadi lanjut ke ranah hukum,” tambah KDS.
Satu poin penting yang disoroti KDS adalah instruksi tegas mengenai penanganan temuan di lapangan. Ia meminta para kepala desa agar langsung menyelesaikan setiap temuan atau dugaan pelanggaran saat itu juga tanpa menunda-nunda.
Langkah cepat ini dinilai sangat krusial guna menghindari penumpukan masalah, mencegah potensi penyimpangan administratif, serta meminimalisir risiko hukum di kemudian hari.
Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan seluruh aparatur pemerintah desa dapat bekerja lebih profesional, transparan, dan taat aturan, sehingga pembangunan fisik di desa dapat berjalan lancar tanpa hambatan persoalan hukum.
“Intinya ikuti aturan, jangan ada yang main-main. Niatkan semuanya ibadah, karena seluruh program pembangunan infrastruktur desa adalah untuk kemaslahatan masyarakat,” ujar KDS.***
