CIMAHI – Pilkada Cimahi 2017 jadi ajang tebar janji bagi para calon kepala daerah untuk meyakinkan pemilihnya. Salah satu janji yang santer didengungkan antara lain alokasi dana pembangunan dan pemberdayaan per RW sebesar Rp 200 juta. Janji kampanye ini setidaknya digaungkan kandidat calon Wali Kota dan Wakil Walikota Cimahi nomor urut 2 Asep Hadad Didjaya – Irma Indriani (Hadir).
Menanggapi janji kampanye tersebut, Calon Wakil Wali Kota Cimahi nomor urut 1 yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Koordinator Bidang Anggaran Cimahi, Achmad Zulkarnain (Azul), menilai janji kampanye seperti itu kurang realistis.
“Kalau dihitung Rp 200 juta dikali 312 RW itu sudah berapa? Sementara pembangunan lainnya juga perlu diselesaikan,” kata Azul dalam siaran persnya, Rabu (30/11/16).
Azul mengatakan, pemberian dana yang sama setiap RW itu akan menimbulkan ketidakadilan sosial karena kebutuhan masing-masing RW di Cimahi berbeda. Terlebih program bagi-bagi uang seperti itu memungkinkan adanya potensi penyelewengan.
“Nggak mungkin RW-RW yang sudah bagus secara fisik dan segala macamnya dikasih uang. Nanti uangnya dikemanakan? Jadi gak bisa pake cara seperti itu,” tukasnya.
Azul sendiri bersama pasangannya Atty Suharti lebih memilih akan memaksimalkan musyawarah warga di tingkat RT/RW untuk menampung usulan dari masyarakat. Daripada membagi-bagi uang, kata Azul, mendingan meningkatkan insentif dan biaya operasional pengurus RW sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian sosial.
“Kalau insentif dan biaya operasional itu akan kita tingkatkan. Ya, buat ATK, biaya pulsa/internet, dan sebagainya. Agar pengurus RW yang sudah bekerja secara sosial tidak lagi dipusingkan dengan urusan operasional,” terang Azul. Ia tak mau merusak tatanan sosial masyarakat yang sudah terjaga di lingkungan RT/RW Cimahi.
“Kita tidak ingin merusak tatanan sosial di tingkat RT/RW yang mereka memang bekerja secara sosial. Bukan tenaga pegawai atau karyawan. Mereka adalah pejuang-pejuang sosial,” ujar Azul.
