CIPARAY – Realisasi dana wakaf Program “Leuweung Sabilulungan” yang digagas Bupati Bandung Dadang Naser dan sejumlah penggiat lingkungan, ternyata hanya terealisasi sebesar Rp400 juta, dari yang ditargetkan Rp1,5 miliar. Kendati begitu dari wakaf benih pohon terealisasi 50 ribu batang dari sebelumnya 30 ribu batang.
Sekretaris Yayasan Leuweung Sabilulungan, Wahyudin beralasan, tidak tercapainya target dana wakaf tersebut lantaran dari pihak donatur yang sebelumnya menjanjikan donasi ternyata tidak terealisasi. Sementara dari sisi wakaf benih pohon kini sudah melebih target.
“Karena wakaf benih pohon ini lebih banyak donasi yang berasal dari corporate social responsibility (CSR) perusahaan baik BUMN, BUMD maupun pihak swasta. Sementara donasi wakaf itu terealisasi Rp400 juta karena banyak donatur yang urung mendonasikan dananya,” terang Wahyudin kepada Balebandung.com di sela Pelatihan Petani Kader Konservasi Leuweung Sabilulungan di Graha Wirakarya Ciparay, Rabu (15/2/17).
Wakaf tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan Leuweung Sabilulungan di wilayah Kabupaten Bandung, terutama di seputar lahan kritis DAS Citarum yang sebagian besar berada di Kecamatan Kertasari.
“Dana wakaf tersebut kita audit secara internal dan berkala. Kita juga memberi laporan pertanggungjawaban kepada para donatur dana itu terealisasi untuk apa saja. Kemudian para donatur juga kita kasih sertifikat,” ungkap Wahyudin.
Hingga kini pihaknya sudah membuat lahan percontohan seluas 10 hektar rehabilitasi lahan kritis di lokasi Pasir Munding, Desa Cibeureum, Kecamatan Kertasari.
Bupati Bandung Dadang Naser mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan wakafnya untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Bandung.
“Dengan adanya dukungan ini, kita berharap kualitas lingkungan hidup semakin baik yang selanjutnya bisa kita wariskan untuk generasi mendatang”, ucap Dadang.
Bupati mengakui, gagasan dibentuknya Leuweung Sabilulungan karena melihat kondisi sebagian lahan terutama yang berada di DAS Citarum dalam keadaan kritis. Lahan tersebut sebagian besar milik masyarakat.
“Jika hal ini terus dibiarkan, bisa menimbulkan bencana, maka langkah kita adalah membeli lahan kritis tersebut untuk dijadikan hutan kembali, uang untuk pembelian lahan itu berasal dari wakaf para donatur,” kata bupati.
Sementara Ketua Dewan Pembina Yayasan “Leuweung Sabilulungan” Obar Sobarna menyebutkan, kegiatan yayasan dalam kaitan Leuweung Sabilulungan, diantaranya pemberian edukasi kepada masyarakat seputar DAS Citarum, kampanye kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menyelamatkan DAS Citarum serta pengumpulan dana/wakaf untuk pembentukan Leuweung Sabilulungan.
“Sebagai mana kita ketahui kawasan hulu Sungai Citarum sudah rusak, maka perlu pembenahan dan penanganan serius. Sejauh ini saya lihat sudah bagus upaya dari Yayasan Leuwung Sabilulungan maupun Pemkab Bandung yang sudah konsisten bersama masyarakat dan stakeholder terkait seperti Perhutani, PTPN, dinas-dinas terkait, yang dengan ikhlas melaksanakan rehabilitasi lahan kritis, sehingga tampak ada perkembangan atau kemajuan yang cukup signifikan,” ungkap Obar.
Menurutnya kendala yang dihadapi antara lain saking luasnya lahan kritis yang harus ditangani. “Tapi dengan konsistensi terbut pelan-pelan terus dibenahi walaupun masih tersisa ratusan hektare lagi yang harus direhabilitasi, pungkas Obar
Mengutip data dari Kementerian Kehutanan, lahan kritis di Kabupaten Bandung menurut Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab Bandung Tisna Umaran, seluas 59.969,39 Ha. Pada tahun 2011, Pemkab Bandung berusaha melakukan penanaman hutan seluas 6.155,68 Ha. Upaya yang sama dilakukan pula tahun 2012 seluas 16.300 Ha.
“Dengan Upaya ini Alhamdulillah Kabupaten Bandung mendapat penghargaan terbaik pertama tingkat Jawa Barat”, ucap Tisna Umaran.
Diungkapkan pula, sisa lahan kritis di Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2013 seluas 37.513,71 Ha. Lahan kritis ini kata Tisna akan dihutankan kembali melalui gerakan penanaman pepohonan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai pemerintah pusat, provinsi, BUMN, BUMD, yayasan, pengusaha swasta, Karang Taruna maupun organisasi masyarakat lainnya.
