SOREANG – Dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung menargetkan akreditasi untuk 20 Puskesmas tahun 2017. Sekretaris Daerah (Sekda) Ir. H. Sofian Nataprawira, MP menegaskan, penilaian akreditasi puskesmas harus berindikasi pada peningkatan layanan sesuai dengan standarnya, yakni tertibnya manajemen puskesmas, penilaian untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).
“Pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu ditingkatkan di seluruh puskesmas di Kabupaten Bandung. Sehingga kita akan lakukan akreditasi, dengan target 20 puskesmas,” ungkap Sekda usai membuka Lokakarya Persiapan Akreditasi Puskesmas yang digelar Dinas Kesehatan (Dinkes) di Hotel Sutan Raja Soreang, Rabu (14/6/17).
Sekda mendorong kepada Dinkes, dalam peningkatan pelayanan kesehatan tersebut, dari segi administrasi dan sarana prasarana juga segi layanan medis, agar dibangun layanan prima puskesmas yang bermutu, aman dan terjangkau masyarakat.
“Ke-20 puskesmas terakreditas tahun ini, harus melakukan peningkatan layanan prima yang bermutu, aman, berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat Kabupaten Bandung, setelah tahun lalu 8 puskesmas mendahului,” imbuhnya.
Dengan kehadiran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di puskesmas, imbuh Sofian, performa pelayanan publik makin tinggi, adminstrasi keuangan tertib, meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai, juga mengusahakan sarana prasarana yang memadai.
Sekda menyebut kedelapan puskesmas yang sudah lebih dulu terakreditasi yakni Puskesmas Soreang, Banjaran kota, Cikancung, Cilengkrang, Ciparay Dengan Tempat Perawatan (DTP), Baleendah, Dayeuhkolot dan Cicalengka DTP.
“Sedangkan target 20 puskesmas terakrteditasi kali ini yaitu Puskesmas Rancabali, Pasirjambu, Cikalong, Warnasari, Pacet, Paseh, Nagreg, Cikaro, Solokanjeruk, Pakutandang, Banjaran Nambo, Nagrak, Pameumpeuk, Katapang, Kutawaringin, Margaasih, Margahayu, Bojongsoang dan Puskesmas Cileunyi, yang juga sudah memiliki BLUD,” urainya.
Kepada Dinkes Kab Bandung dr. Achmad Kustijadi.,M.Epid mengatakan akreditasi puskesmas bertujuan memicu dan membangun sistem tata kelola yang lebih baik secara bertahap dan berkesinambungan. Menurutnya dalam perbaikan tersebut harus mengacu pada tata kelola manajemen institusi, program, resiko dan mutu layanan.
“Akreditasi ini adalah tindakan untuk memperbaiki tata kelola, sehingga terjadi perbaikan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Ini sangat dibutuhkan untuk memicu performa kita, khususnya dalam meningkatkan standar layanan,” terang dr Dedi.
Menurutnya, Dinkes memiliki strategi sendiri dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan, misalnya dengan membangun penggalangan komitmen antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai pengelola manajemen, pelaksana pelayanan publik oleh puskesmas, camat, kepala desa, sehingga akreditasi bukan hanya pelayanan puskesmas saja, tapi sebagai leader untuk meningkatkan mutu layanan publik bagi kesehatan masyarakat.
“Akan dilakukan penggalangan komitmen dalam mendukung terakreditasinya puskesmas tadi, karena sasaranya bukan hanya pada layanan puskesmas saja, tapi lebih jauh untuk peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat, seperti adanya fasilitas yang memadai untuk lansia, disabilitas, SDM yang baik, tepat, aman dan profesional,” tandasnya.
Dedi berharap dengan pencapaian akreditasi, puskesmas harus lebih jeli merumuskan kebutuhannya sesuai dengan kebijakan pemerintah yang mengacu pada kepuasan publik pada layanan kesehatan. Selain itu puskesmas juga harus sanggup melakukan inovasi, seperti yang dilakukan Puskesmas Ciparay dengan kehadiran Puskesmas Ramah Anak._Vita
