CILEUNYI – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bandung Cecep Suhendar menyebut dari 3,5 juta populasi Kabupaten Bandung, 1,7 jutanya perempuan dan 1,8 juta laki-laki. Menurut Cecep jika dilihat dari partisipasi pada Pilkada Kabupaten Bandung 2015, sebenarnya angka partisipasi perempuan sudah cukup bagus mencapai angka 62%.
Begitu juga kuota keterwakilan perempuan 30% di tiap parpol sudah sudah berupaya memenuhinya dan menunjukkan peningkatan meski belum sepenuhnya mencapai 30%.
“Hanya saja masih belum optimal. Contohnya di DPRD Kabupaten Bandung sendiri baru ada 12 anggota dewan perempuang yang idealnya bisa mencapai 19 orang. Jadi partisipasi perempuan dalam politik praktis ini masih perlu ditingkatkan,” ungkap Cecep saat kegiatan pendidikan politik bagi organisai perempuan yang digelar Bakesbangpol Kab Bandung di RM Ponyo Cileunyi, Rabu (12/7/17).
Ia menekankan kesetaraan gender di bidang politik di mana perempuan memiliki kesetaraan peran dalam aktivitas politik. “Karenanya perempuan perlu memperdalam lagi pemahamannya terhadap politik,” kata dia.
Komisioner KPU Kabupaten Bandung Yudaningsih mengakui partisipasi perempuan dalam proses pemilu masih minim. Padahal menurutnya perempuan punya keleebihan tersendiri dibanding laki-laki.
“MIsalnya saja perempuan yang aktif sebagai penyelenggara pemilu itu mereka lebih teliti dalam menginput data pemilu. Kelebihan seperti ini seharusnya bisa memotivasi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik,” kata Yuda.
Selain itu, imbuh Yuda, di DPRD Kabupaten Bandung sendiri masih kurang dalam pemenuhan kuota keterwakilan perempuan 30%. Menurut Yuda harus tumbuh kesadaran sendiri dari kaum perempuan untuk menggunakan hak politiknya.
“Kekurangan pemenuhan kuota ini harusnya juga bisa jadi tantangan bagi perempuan untuk mau dan mampu tampil ke depan dan aktif terlibat dalam politik seperti berpartisipasi dalam penyelenggara pemilu,” urainya.
Ditanya soal peran partai politik dalam pendidikan politik bagi perempuan, Yuda menandaskan pendidikan politik harus jadi tanggungjawab seluruh stakeholder di bidang politik, bukan sekadar tugas KPU saja untuk mensosialisasikan dan memberi pendidikan politik kepada perempuan.
“Pendidikan politik bagi masyarakat khususnya perempuan merupakan tugas bersama. Eksistensi parpol dalam memberikan edukasi politik kepada kaum perempuan masih perlu ditingkatkan lagi,” tandasnya.
