SOREANG – Centre Budget Analysis (CBA) menyoroti rencana pengadaan alat komunikasi telepon di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bandung senilai Rp 400 juta. Pengadaan alat komunikasi telepon sebesar itu dianggap suatu pemborosan anggaran.
Direktur CBA Uchok Sky Khadafi mengatakan, berdasarkan rencana belanja Disparbud pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung 2017, yang dipublikasikan di LPSE terdapat mata anggaran untuk belanja alat komunikasi telepon senilai Rp 400 juta. Dalam perencanaannya, pengadaan telepon senilai Rp 400 juta itu untuk keperluan di Gedong Budaya Sabilulungan di Soreang. Nilai Rp 400 juta ini tentu saja sangat fantastis, jika hanya untuk pengadaan telepon saja.
“Sangat tidak masuk di akal, masa untuk pengadaan alat komunikasi telepon sampai Rp 400 juta. Memangnya itu telepon sebanyak apa, lalu mau digunakan untuk apa? Di jaman modern seperti ini setiap orang juga pastinya punya gadget, yah sejelek-jeleknya pasti punya ponsel lah. Menurut saya alangkah baiknya rencana itu dibatalkan, daripada suatu saat bermasalah dan jadi temuan penegak hukum,” ungkap Uchok kepada wartawan, Rabu (2/8/17).
Pengadaan telepon senilai Rp 400 juta ini, kata Uchok, terkesan hanya menghambur-hamburkan anggaran saja. Semestinya anggaran itu dipergunakan tepat guna dan tetap sasaran di bidang kebudayaan dan kepariwisataan.
“Alangkah baiknya itu duit dipakai untuk kepentingan rakyat, khususunya masyarakat budayawan dan pariwisata. Kan bisa saja itu duit dipakai untuk membantu para budayawan dan seniman di Kabupaten Bandung. Saya yakin di Kabupaten Bandung itu masih banyak budayawan dan seniman yang termarginalkan. Kenapa itu duit tidak dipakai untuk memberdayakan mereka,”ujarnya.
Selain itu, lanjut Uchok, keberadaan Gedong Budaya Sabilulungan itu belum merepresentasikan kebutuhan seni budaya masyarakat. Paling tidak masyarakat seni dan budaya yang ada di daerah tersebut.
“Apakah keberadaan Gedung Budaya itu benar-benar bisa dinikmati masyarakat banyak. Apalagi kalau ditambah dengan pengadaan telepon senilai Rp 400 juta, lalu apa urgensinya untuk rakyat?” tanya dia.
Jika tetap dilaksanakan, menurut Uchok sudah semestinya masyarakat Kabupaten Bandung ramai-ramai mengawasi. Selain masyarakat ,tentu saja penegak hukum juga harus konsen mengawal rencana tersebut, agar melakukan antisipasi terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran.
Kepala Bidang Kebudayaan Disparbud Kabupaten Bandung, Aten Sanadi menyatakan, anggaran sebesar Rp 400 juta itu, bukan untuk pengadaan telepon dalam artian telepon selular. Melainkan perangkat sejenis audio untuk keperluan informasi di dalam dan luar Gedung Budaya Sabilulungan. Biasanya, perangkat tersebut disebut voice call atau ada juga yang menyebutnya car call.
“Itu bukan untuk pembelian alat komunikasi berupa telepon. Tapi memang dalam judul di LPSE-nya dikelompokkan dalam pengadaan alat komunikasi telepone, itu tidak apa-apa, karena dalamnya tercantum spesifikasinya peruntukannya,” jelas Aten.
Pengadaan voice call ini, imbuh Aten, kebutuhannya sangat mendesak. Mengingat aktivitas di gedung tersebut cukup padat dan melibatkan banyak orang. Apalagi kedepannya, gedung tersebut akan dijadikan pusat kebudayaan dan pusat pertunjukan.
“Nanti alat ini terkoneksi setiap ruangan tiga lantai serta luar ruangan di Komplek Gedung Budaya Sabilulungan itu. Gunanya untuk melakukan pemanggilan terhadap orang, kemudian pemberitahuan kendaraan yang diparkirkan dan lain sebagainya. Di tempat yang sangat luas itu kan untuk memanggil atau menginformasikan sesuatu itu memerlukan pengeras suara yang memadai,” terangnya.
Mengenai besaran anggarannya, Aten mengakui memang lumayan besar. Tapi memang hal ini sebanding dengan produk yang dibelinya, yakni berupa peralatan audio mutakhir yang bisa menghantarkan suara ke setiap ruangan yang luas. Perangkat ini juga, dilengkapi dengan server dan operator di sebuah ruangan.
“Memang harganya juga sebanding dengan peralatan yang akan dibeli itu. Karena pembelian ini sesuai kebutuhan. Jadi, tidak jadi masalah,” kilahnya.
