SOREANG – Kepala Sub Badan Inventarisisasi Aset pada Badan Aset Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bandung, Permadhi mengatakan, hingga kini pihaknya masih terus berusaha melakukan pembenahan aset-aset milik pemerintah.
“Kita terus melakukan perbaikan database dengan melakukan pencatatan aset agar sesuai dengan Kartu Inventarisir Barang (KIB),” kata Permadhi kepada Balebandung.com, Kamis (10/3/16).
Bahkan menurutnya pencatatan kini pun sudah dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang MIlik Daerah (SIMDA BMD) berbasis akrual sehingga pendataan pun lebih detil dan akurat.
“Untuk aset tanah, saat ini kami sedang melakukan investigasi dan penelusuran dokumen. Masih ada beberapa lahan yang digunakan bangunan milik pemerintah daerah, tapi belum mempunyai sertifikat atas nama pemerintah daerah,” terang Permadhi.
Menurut Permadhi, hasil investigasi beberapa aset lahan ada beberapa penyebab ketidakjelasan kepemilikan lahannya, yang merupakan peninggalan pemerintah zaman dulu.
“Administrasinya banyak yang kacau, tapi kami terus berusaha membenahinya. Mudah-mudahan ke depan secara legal formal aset tersebut, sudah menjadi milik Pemkab,” katanya.
Perubahan regulasi juga, kata dia, menjadi penyebab banyaknya aset lahan yang belum mempunyai sertifikat pemerintah daerah. Ia menambahkan, zaman dulu ketika pembebasan lahan tidak perlu mengganti sertifikat kepemilikan lahan atas nama pemerintah daerah.
“Kalau pembebasan lahan sekarang kan setelah dibayarkan, sertifilkat lahan langsung diganti atas nama pemerintah daerah. Karena kalau lahan belum mempunyai sertifikat pemerintah, tidak bisa dimasukkan dalam KIB, beda dengan dulu,” kata dia. (iwa)
