SOREANG – Guna menjamin keamanan dan kelancaran distribusi dana pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung melakukan kerjasama (MoU) dengan PT. BPR Kerta Raharja Kabupaten Bandung. Kerjasama ini juga untuk menjamin distribusi dana dari KPU Kabupaten Bandung hingga ke tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Direktur Utama PT BPR Kerta Raharja, H. Mochammad Soleh Pios SE mengatakan, kepercayaan dari KPU Kab Bandung kepada pihaknya merupakan suatu kehormatan. Pios menyebut BPR Kerta Raharja yang saat ini memiliki 15 cabang, 12 kantor kas dan 9 pos kas yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Pelayanan perbankan yang diberikan BPR Kerta Raharja secara online. Tak hanya itu saja, BPR Kerta Raharja juga memberikan pelayanan antar jemput dengan pengawalan ketat dari pihak keamanan.
“Infrastruktur dan SDM kami telah siap. Saat ini saja kami telah menyiapkan mobil operasional. Selain itu kami juga telah berpengalaman saat melaksanakan kerjasama dengan BPS yakni mendistribusikan honor untuk 6.000 orang petugas surveinya,” ungkap Pios usai penandatanganan MoU di Kantor KPU Kabupaten Bandung, Selasa (15/8/17).
Keputusan KPU untuk menjalin kerjasama dengan PT BPR Kerta Raharja milik Pemkab Bandung ini, dipilih KPU setelah melalui berbagai pertimbangan serta proses penjajakan yang matang serta dengan pertimbangan. KPU memilih BPR Kerta Raharja karena memiliki pengalaman ditunjang oleh infrstruktur dan SDM yang bisa menjangkau hingga daerah pelosok.
“Proposal penawaran ke KPU itu sebenarnya ada beberapa bank. Tapi yang siap menjangkau hingga ke pelosok cuma kami. Alhamdulilah, sampai dengan saat ini baru kami BPR yang melakukan kerjasama ini dengan KPU,”ucapnya.
Ketua KPU Kabupaten Bandung, Dr. Ir. Agus Hasbi Noor MM. Pd. mengungkapkan, pada pelaksanaan pemilu yang telah lalu memang terjadi kendala dalam pendistribusian dana. Apalagi untuk distribusi dana tunai ke daerah terpencil yang rawan. Agung mengatakan saat itu sejumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari sejumlah kecamatan datang ke Soreang dengan membawa dana miliaran rupiah untuk operasional dan honor para petugas PPK dan KPPS yang jumlahnya ribuan orang.
“Di berbagai daerah banyak kejadian berbagai modus kejahatan. Nah, kami ingin mengantisipasi hal tersebut dan mencegah terjadinya kejahatan, penyelewengan dan lainnya. Sehingga kami putuskan agar distribusi dana pilgub itu lewat institusi perbankan, agar lebih aman, tepat waktu dan juga tepat jumlah,” kata Agus.
Selain ancaman kejahatan saat membawa uang tunai, kata H. Agus, distribusi biaya operasional dan honor melalui BPR Kerta Raharja ini juga untuk menghindari terjadinya praktik pungutan liar (Pungli). Seperti pemotongan uang honor untuk para petugas PPK dan PPS. Dengan distribusi melalui bank, tentunya bebas pungli karena uang honor petugas langsung ditransfer ke nomor rekening masing-masing petugas.
“Apalagi sekarang ini isu pungli sangat rawan dan sensitif. Dengan ditransfer ke rekening masing-masing tentunya akan tepat sasaran dan juga tepat jumlahnya,”ujarnya.
Agus menandaskan, distribusi melalui BPR Kerta Raharja sangat penting karena memang anggaran untuk pelaksanaan Pilgub Jabar 2018 ini mencapai Rp 63 miliar di mana dari jumlah tersebut sebesar Rp 54 miliar didistribuskan kepada Panitia Adhoc. Sedangkan sisanya sebesar Rp 7 miliar dikelola KPU Kabupaten Bandung. Uang sebesar Rp 54 miliar ini didistribusikan kepada 39.200 petugas KPPS, 840 PPS, 155 PPK dan 5600 Pantarlih PPDP. Sehingga totalnya sebanyak 45.795 orang.
“Kami ingin meningkatkan kinerja dengan mempermudah distribusi dana. Karena memang di Kabupaten Bandung juga banyak daerah yang terpencil atau jauh dari perkotaan. Selain itu dengan distribusi melalui bank ini mempermudah kami juga dalam pertanggunjawaban penggunaan anggaran. Misalnya ada pemeriksan dari BPK, yah tinggal dilihat saja data dan rekening penerima dana tersebut,” ungkapnya.
Menurut Agus, pemilihan PT BPR Kerta Raharja Kabupaten Bandung ini, bukan sekadar faktor kedaerahan saja. Melainkan dilihat dari profesionalitas serta kesiapan infrastruktur pelayanan bank tersebut yang telah menjangkau keseluruh wilayah di Kabupaten Bandung. Sehingga kapanpun dana diperlukan bisa langsung diambil dan di mana saja dan kapan saja dengan aman, tanpa ada kekhawatiran dari ancaman kejahatan ataupun gangguan lainnya.
“Perekrutan PPK dan PPS akan dimulai pada 12 Oktober hingga 12 November mendatang. Seiring dengan rekrutmen ini, dilakukan input database untuk rekening setiap orang petugas,” pungkasnya.
