BALESAWALA – Jelang Pilgub Jabar 27 Juni 2018, Pemerintah Kabupaten Bandung beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi (Rakor) Desk Pilkada ke 4, guna menginventarisir dinamika kendala dan mengantisipasi segala persoalan berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada di Bale Sawala, Soreang, Kamis (5/4/18).
Asisten Pemerintahan Kabupaten Bandung Yudhi Haryanto,SH.,S.P1 mengatakan selain inventarisir dan antisipasi terhadap berbagai permasalahan, rakor desk pilkada yang digelar keempat kalinya menyoroti pada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga permasalahan data kependudukan sebagai pemilih.
“Agenda kita kali ini selain inventarisir dan antisipasi solusi, kita perhatikan mengenai netralitas ASN terhadap pelaksanaan Pilkada. Mengenai Pemutahiran Data Kependudukan juga ditemukan kendala yakni tidak terdaftarnya masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam daftar pemilih, serta masih terdaftarnya masyarakat yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dalam daftar pemilih (meninggal/pindah/ganda/status TNI/POLRI serta masih terdapat pemegang SUKET (Surat Keterangan), tapi sedang di usahakan penyelesaiannya,” ungkap Yudhi didampingi Kepala Bagian Adminitrasi Pemerintahan Drs. Haris Taupik.,M.Si.
Yudhi berpesan agar semua bisa bersinergi menjalankan perannya masing-masing, termasuk sukses menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hal politiknya dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada, baik masyarakat umum, penyandang disabilitas, pasien rumah sakit juga para narapidana. “Sehingga perlu terus diinformasikan oleh para camat mengenai pelaksanaan Pilkada kepada jajaran perangkat desa, Linmas serta perangkat kewilayahan lainnya,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Santi Rosmayanti,S.STP menguraikan bahwa sampai saat ini, pihaknya terus berupaya mempercepat layanan perekamana KTP elektronik jelang pelaksanaan Pilkada nanti.
“ Dari jumlah penduduk Kabupaten Bandung sebanyak 3,525,194 jiwa, dengan jumlah wajib KTP 2.509.452 jiwa. Sebanyak 2.389.809 jiwa sudah melakukan perekaman dan siap menyampaikan hak pilihnya,” sebut Santi.
Untuk meningkatkan layanan perekaman e-KTP, Santi berharap pihak pemerintah kecamatan bisa melakukan pelayanan pada hari Sabtu dan Minggu. “Itu dianggap pelu karena akan mempermudah terlayaninya masyarakat yang bekerja,“ pungkasnya. []
